DPRD Jabar Dorong Pengembangan Bisnis PT Migas Hulu Jabar

Bandung, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daeraah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Migas Hulu Jabar (MUJ), di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM)

  “Pengembangan usaha di sektor ESDM diyakini akan menguntungkan sehingga memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nangolah di Bandung, Jumat (28/2).

  Ia mengatakan lingkup kegiatan usaha MUJ di hulu migas yang sudah menguntungkan, harus diperkuat dengan draf perubahan rancangan peraturan daerah (raperda) ihwal ekspansi bisnis ke sektor ESDM.

  Menurut dia, draf perubahan paperda tentang perluasan unit usaha dan penyertaan modal harus terus dikoordinasikan dengan Biro BUMD dan Investasi Pemprov Jabar untuk kemudian dibahas dalam rapat paripurna.

  Draf perubahan itu merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir, yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat.

  “Kami meminta kepada MUJ untuk terus melakukan koordinasi dengan Biro BUMD dan Investasi dan Biro Hukum untuk menanyakan terkait sejauh mana progres perubahan perda yang diajukan,” kata Sugianto.

  Kemarin, pihaknya menghadiri rapat kerja bersama MUJ di Jakarta dan dalam rapat tertutup tersebut, pengurus MUJ menyampaikan bidang usaha terkait dengan Pengelolaan PI 10 persen di wilayah kerja Pada WK ONWJ yang sudah membukukan laba selama dua tahun ke belakang.

  Disampaikan juga Rancangan Bisnis Plan (RBP) untuk lima tahun ke depan.

  Rencana bisnis MUJ itu, katanya, harus dapat meningkatkan PAD yang tinggi.

  “Tentu kami juga akan mendorong perubahan perda sumber daya mineral karena akan menjadi sumber PAD,” lanjut politikus Partai Demokrat tersebut.

  Direktur PT MUJ Begin Troys mengatakan rencana ekspansi bisnis yang dipararelkan dengan raperda ada di sektor infrastruktur energi (services), ketenagalistrikan, monetisasi energi, serta jasa teknik dan manajemen.

  “Salah satu kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh MUJ adalah terkait pengembangan total ‘energy solution’ melalui pemasangan PV Rooftop (listrik tenaga surya) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di mana ini menjadi salah satu fokus kerja untuk energi baru terbarukan (EBT),” katanya.

  Dia menjelaskan MUJ dan afiliasinya telah bekerja sama dengan mitra strategis dalam pengembangan EBT di Jawa Barat pada 2019.

  Dia mengharapkan implementasi kerja sama terealisasi dalam bentuk proyek pada 2019-2023.

  Selain PF Rooftop, beberapa proyek yang menjadi target MUJ di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLMH).

  Dalam rangka pengembangan EBT itu, mitra MUJ sanggup dalam investasi secara penuh.

  MUJ juga tengah mengembangkan infrastruktur jaringan gas untuk kawasan komersial/industri di Jawa Barat guna memenuhi kebutuhan gas di kawasan tersebut.

  Pengembangan kawasan industri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi peluang MUJ berperan aktif dalam pengembangan infrastrukur dan suplai energi, khususnya gas, di kawasan tersebut.

  “Terkait jaringan gas kota, gubernur (Ridwan Kamil, red.) telah memberikan surat kepada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pembangunan jaringan gas kota yang mana gubernur telah menunjuk BUMD MUJ untuk melakukan pembangunan jaringan gas kota, karena sejauh ini pembangunan jaringan gas kota yang masih bergantung pada APBD,” kata dia.

  Begin juga menambahkan dengan adanya permohonan raperda menjadi perda, segala bentuk bidang kegiatan usaha perseroan pada bidang energi (termasuk minyak dan gas bumi) dan sumber daya mineral mencakup hulu dan hilir, bisa berjalan sesuai rencana bisnis lima tahun ke depan.

  “Sehingga PAD yang diharapkan bisa juga meningkat,” kata dia.(anjas)