DPRD Kalsel Ajukan Dua Raperda Kepada Gubernur

Banjarmasin, jurnalsumatra.com – DPRD Kalimantan Selatan mengajukan dua buah Raperda yang merupakan inisiatif mereka kepada gubernur atau pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
Pengajuan dua Raperda inisiatif tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Kamis dihadiri Sekdaprov setempat H Abdul Haris Makki.
Kedua Raperda inisiatif DPRD Kalsel itu yaitu revisi atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan di provinsi tersebut yang luas wilayahnya sekitar 3,7 juta hektare.
Selain itu, Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan di Kalsel yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih dengan mayoritas Muslim dan tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Dalam penjelasan Raperda tentang Revisi Perda 1/2008 yang dibacakan Drs Misri Syarkawi bahwa revisi tersebut sebagai tindak lanjut Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu, tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Sementara dalam penjelasan Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan di Kalsel yang dibacakan KH Abdul Syukur Al Hamidy bahwa pengajuan Raperda tersebut sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016 – 2021.
Raperda tentang Revisi Perda 1/2008 tersebut atas usul Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah SSos MSi dari Partai Gerindra.
Kemudian Raperda tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan itu atas usul Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi SKom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pada kesempatan yang sama atau dalam rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut, gubernur setempat H Sahbirin Noor SSos MH mengajukan dua Raperda untuk mendapat pembahasan dari wakil rakyat tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Kedua Raperda dari Gubernur Kalsel tersebut yaitu tentang  Rencana Umum Energi Daerah, serta Raperda tentang Pemprov Kalsel Kepada PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi setempat.(anjas)

Leave a Reply