DPRD Kalteng Bentuk Dua Pansus Hak Interpelasi

     Palangka Raya, jurnalsumatra.com – DPRD Kalimantan Tengah resmi membentuk dan menetapkan dua Panitia Khusus interpelasi kepada Gubernur Sugianto Sabran terkait Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2018 dan evaluasi sekaligus perekrutan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi.
Pembentukan dan penetapan dua pansus tersebut dilakukan saat sidang paripurna DPRD ke-2 masa persidangan II tahun sidang 2018 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Rendhard Atu Narang didampingi Wakil Ketua Baharuddin Lisa, di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Jumat.
Paripurna yang diikuti 29 dari 45 Anggota DPRD tersebut dihadiri  langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Kapolda Brigjen Pol Anang Revandoko, Danrem 102 Panju Panjung Kolonel Inf Harnoto, dan BIN Daerah Kalteng, perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalteng, dan sejumlah pejabat lainnya.
“Hasil rapat gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 09.00 wib menyepakati digunakannya hak interpelasi untuk menyikapi Pergub no. 10/2018 dan tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Kalteng,” kata Atu Narang saat memimpin paripurna.

Pria yang telah tiga periode menjadi Ketua DPRD Kalteng ini pun mempersilakan Sekretaris DPRD Kalteng untuk membacakan susunan ketua dan Pansus penggunaan hak interpelasi tersebut.
Dalam daftar yang dibacakan tersebut, Ketua Tim Pansus Pergub no. 10/2018 yakni Freddy Ering, Artaban, Borak Milton, Jubair Arifin, Ina Prayawati, Totok Sugiyarto, Yustina Iswati, Faridawaty Darland Atje, M Fahruddin, Lodewik C Iban, Edy Rosada, Syahrudin Durasid, HM Asera, HM Andriansyah.
Sedangkan susunan Tim Pansus tenaga kontrak yakni Freddy Ering, Artaban, Borak Milton, Duwel Rawing, Andina Teresia Narang, Elisa Lambung, Faridawaty Darland Atje, M Fahruddin, Prihati Titik Mulyani, Edy Rosada, Reza Fahroni, HM Asera, dan Abdul Hadi.
“Apakah susunan dua Pansus ini dapat disetujui,” tanya Atu Narang kepada sejumlah Anggota DPRD Kalteng yang menghadiri rapat paripurna tersebut. Semua pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng pun menyetujui susunan dua pansus tersebut.
Sampai berita ini di turunkan, belum ada pernyataan yang diberikan pihak DPRD Kalteng apa saja tugas dan berapa lama kerja dua pansus tersebut, serta kapan pastinya dilaksanakan hak interpelasi.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + seven =