DPRD Muba Ambil Lagkah Tegas Janji PT GPI

Muba, jurnalsumatra.com – Berbelok-belok janjimu, Berliku-liku cinta mu” lirik lagu dangdut berjudul “Aduh Buyung ” yang dinyanyikan Veve Vanessa ditahun 1990an ini sama halnya dialami masyarakat petani yang selama puluhan tahun menunggu janji-janji manis clasik PT Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) yang bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit diwilayah Kecamatan Babat Toman Musi Banyuasin (Muba). 

Anehnya lagi, meski permasalahan GPI dengan masyarakat, sempat berujung bentrok dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia pada tahun 2016 lalu. Namun hingga kini belum menemukan titik terang.

Oleh karena itu, menindaklanjuti laporan masyarakat, Komisi II DPRD Muba dengan Mitra Kerjanya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari Solusi dan penyelesaian permasalahan GPI dengan masyarakat yang bersangkutan.

Rapat tersebut dipimpin oleh ketua Komisi II DPRD Muba, Muhamad Yamin didampingi Wakil ketua 1 DPRD Muba Jon Kenedi, SIP.,M.Si dengan dihadiri Dinas Perkebunan Muba, Dinas Koperasi UKM Muba, Dinas Lingkungan Hidup, Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muba, Pihak PT. GPI, Camat Sekayu, Camat Lawang Wetan, Lurah Serasan Jaya, Kepala Desa Rantau Panjang, Pihak KUD Sinar Delima, Arianto Ketua LIPER-RI Muba, Legmas Pelhut Muba, Forum Demokrasi Rakyat (FDR), Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Barisan Pemuda Musi Banyuasin, dan H. Anwar Perwakilan Masyarakat 7 Desa serta Sdr. H. Yusuf H. Senen, berlangsung di ruang Rapat Komisi II DPRD Muba, Jum’at (31/01/2020).

Dalam arahannya wakil ketua 1 DPRD Muba Jon Kanedi bertanya kepada pihak Dinas Perkebunan kenapa urusan ini tidak pernah selesai-selesai. “Sebelum saya serahkan ke pak Yamin selaku ketua komisi II, saya ingin tanya kepada Disbun, manfaat PT Gutrie yang hadir di Muba ini apa untuk masyarakat? Ini yang penting, menguntungkan apa tidak.. Kalau tidak menguntungkan apa kita ini mau menyusahkan masyarakat, atau bagaimana?.

Saya sengaja hadir disini, jangan kita dipermainkan, urusan seperti ini tidak selesai-selesai oleh PT Gutrie. Seingat saya yang sudah 4 priode jadi DPR, masalah ini tidak pernah selesai. Pemerintahan harus tegas, jika permasalahan ini bertele-tele, nanti masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah.”Imbaunya.

Ketua Komisi II DPRD Muba Muhammad Yamin mengatakan, bahwa Darurat Sengketa Agraria di Kabupaten Muba harus ditangani serius.

“Saat ini Kabupaten Musi Banyuasin Darurat Sengketa Agraria dan Hal ini harus ditangani dengan Keseriusan,” Tegas Yamin.

Dijelaskannya, dalam menangani surat masuk ke DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang rata-rata didominask oleh Persoalan Sengketa Agraria antara Perusahaan dan Masyarakat maka dari hal ini menjadi keseriusan kami.

“Dalam menangani surat masuk ke DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yang didominasi persoalan sengketa agraria, antara perusahaan dan masyarakat maka saya katakan sekali lagi dan saya menilai bahwa Muba Darurat Sengketa Agraria, dan ini harus ditangani secara serius,”Ujarnya.

Sementara wakil ketua komisi II DPRD Muba Dedi Zulkarnain membacakan beberapa poin laporan dari masyarakat yang tinggal disekitar PT GPI, ” Sejak Berdirinya Perusahaan dengan Izin Lokasi Lahan seluas 14.356,18 Ha sampai sekarang selalu terjadi Konflik yaitu Masyarakat tidak menerima Kebun Plasma seperti yang tertera pada Surat Gubernur Sumatera Selatan dan Surat Keputusan Bupati Muba, Permasalahan Legalitas Perizinan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan, Keluhan Limbah Produksi Pabrik Pengelolaan Sawit PT. GPI, Keluhan Kelebihan Lahan yang di bangun oleh Perusahaan, Keluhan belum adanya Ganti Rugi Lahan, Keluhan Ekosistem Lingkungan Aliran Sungai pada Kegiatan Perusahaan yang mengakibatkan kerugian masyarakat, tidak adanya CSR terhadap Desa Rantau Panjang selama Perusahaan tersebut berdiri dan lainnya.”

Selanjutnya, Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tanggal 16 Januari 2019 antara PT. GPI, Pemda Muba dan Petani Plasma bahwa PT. GPI telah Mufakat untuk segera membeli lahan untuk menyelesaikan Permasalahan Gugatan Petani yang belum mendapatkan Kavling Plasmanya.

Dalam Keputusan tersebut bahwa Izin Lokasi untuk pembukaan Lahan baru seluas 1.864,97 Ha sudah diterbitkan untuk mengakomodir Plasma dalam SK 416 Tahun 2016 dengan jumlah anggota 269 KK, menuntut agar pihak Perusahaan segera memberikan Hak masyarakat yang lokasinya sudah ditanam di CPCL II tapi digantikan pada CPCL Lahan III dan berlakukan SK No 416 Tahun 2016 Yang belum diberlakukan oleh Pihak PT. GPI sehingga merugikan Masyarakat Petani Plasma.

Menyikapi hal itupun pihak GPI mengatakan bahwa,” tidak ada Limbah yang menyalahi Aturan yang berlaku dalam kegiatan Kebun Sawit Perusahaan, pada awal berdirinya Perusahaan sudah ada ganti Rugi yang ditindaklanjuti dengan HGU. Perusahaan sudah pernah memberikan bantuan setiap Tahunnya berupa Pembangunan Masjid, Hewan Qurban, Pembangunan Jalan dan lainnya, ada sebagian masyarakat yang belum dipenuhi Permintaannya. Minta diberikan waktu untuk menyelesaikan Permasalahan ini,” Ucap pihak PT GPI.

Hanya sayangnya, dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung alot itu, pihak GPI masih menggunakan lagu lama atau mengirim utusan yang tidak bisa memberi kesimpulan. Sehingga dari rapat tersebut DPRD Muba merekomendasikan kepada Bupati Muba untuk menghentikan sementara Aktivitas PT. GPI apabila belum bisa menyelesaikan Permasalahn Plasma Sawit tersebut dan memberikan waktu 1 (satu) bulan kepada PT. GPI untuk menyelesaikan Kebun Plasma di Kelurahan Soak Baru dan Kecamatan Sungai Keruh.

Diharapkan kepada Dinas Perkebunan Muba dan PT. GPI dalam 2 (dua) hari agar segera menyampaikan data izin Usaha Perkebunan, Izin Lokasi, Izin Amdal, Izin Hak Guna Usaha (HGU), Jumlah Kebun Plasma dan 2 (dua) KUD.

Selanjutnya, akan dilakukan Pengukuran Ulang pada Lahan PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI). (Rafik elyas)