DPRD NTT Dukung Anggaran Pemberantasan Perdagangan Manusia

    Kupang, jurnalsumatra.com – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Anwar Pua Geno mendukung alokasi anggaran untuk Kepolisian Daerah (Polda) setempat dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia (human trafficking) yang selama ini terjadi di daerah setempat.
“Dewan siap mendukung dari sisi anggaran untuk Polda NTT untuk pemberantasan masalah ‘human trafficking’ di NTT hingga ke akar-akarnya, karena ini menyangkut nasib dan nyawah rakyat kita,” kata Anwar Pua Geno di Kupang, Senin.
Ia belum menyebutkan berapa besar alokasi anggaran yang disiapkan pihak dewan karena akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan program pemberantasan ‘human trafficking’ yang diadakan Polda setempat.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, kesiapan dukungan anggaran itu merupakan komitmen dewan menuntaskan kasus perdagangan manusia yang terus menimpah para tenaga kerja Indonesia (TKI) dari provinsi berbasiskan kepulauan itu yang bekerja di luar negeri.
Pua Geno mengaku prihatin terhadap kasus-kasus perdagangan orang yang berujung pada meninggalnya para TKI dari NTT ketika bekerja di Malaysia, seperti kasus Adelina Lisau yang meninggal karena mendapat penyiksaan dari majikannya di Malaysia beberapa waktu lalu.
Pada Minggu (11/3) kemarin, seorang TKI asal Kabupaten Kupang yang diketahui berstatus ilegal, Milka Boimau, yang meninggal karena sakit di Malaysi dan jenasahnya dipulangkan dalam kondisi tubuh penuh jahitan.
Di sisi lain, katanya, BP3TKI Kupang mencatat selama Januari-Februari 2018 sudah 10 TKI asal NTT meninggal di Malaysia dan diketahui semuanya berstatus ilegal.
“Jika persoalan perdagangan manusia ini tidak diberantas hingga ke akar-akarnya maka masalah yang sama terus akan menimpah rakyat kita yang bekerja di luar negeri, padahal mereka adalah pahalawan-pahlawan devisa,” katanya.

Untuk itu, katanya, dewan menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian setempat untuk melakukan pemberantasan masalah perdagangan manusia hingga ke pelosok desa.
“Kami dewan melalui Komisi V selalu berkomitmen agar masalah ‘human trafficking’ ini dikurangi, bahkan kami minta agar diberantas hingga ke akar-akarnya sampai tak ada lagi,” katanya.
Ia mengakui, kasus perdagangan manusia di provinsi setempat juga mendapat perhatian penuh dari Presiden Joko Wiodo karena dalam kunjungan kerjanya pada 2017, beliau meminta Kapolda bersama Direskrimumnya untuk masalah tersebut.
“Harapan beliau (Presiden Joko Widodo) tinggi agar NTT jangan lagi menjadi juara pertama masalah ‘human trafficking’ ini,” katanya.
Pua Geno menambahkan, penanganan masalah perdagangan ‘human trafficking’ tidak hanya mengandalkan peran satu instansi seperti kepolisian saja melainkan melibatkan semua stakeholder.
Untuk itu, menurutnya, penting adanya kemitraan bersama dari kepolisian dengan pemerintah provinsi melalui dinas terkait (Disnaketras), pihak imigrasi, maupun para bupati/wali kota bersama Dinas Kependudukannya.
“Semuanya harus kerja keroyokan, karena kalau pemerintahnya benar di soal kependudukan, tapi keamanan, kemudian di sisi imigrasi tidak optimal maka cerita para TKI kita di luar negeri selalu dengan akhir yang menyedihkan,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =