DPRD Pagaralam Desak Usut Penyalahgunaan Aset Daerah

PAGARALAM, jurnalsumatra.com – Untuk meneribkan dan menghindari tumpang tindih serta polemik yang terjadi terhadap keberadaan sejumlah aset daerah yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat desak apaarat penegak hukum usut penyalah gunaan panfatatan pengelolaan aset daerah.Demikian diungkapkan Anggota DPRd Kota Pagaralam, Alpiam SH, Ahad(6/1/2018).

Menurut dia, cukup banyak aset Pemerintah Kota Pagaralam, yang tidak jelas pengelolaanya mulai dari lahan perkebunan, sawah, dan termasuk untuk pembangunan pasilitas umum lainnya.

“Kita cukup banyak aset  berupa kebun kopi, dan lahan pertanian lainya yang tidak jelas pengelolaan termasuk kepemilikanya, sehingga sudah bertahun-tahun tidak dapat penghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata dia.

Dia mengatakan, sekarang harus diperjelas mana aset Pemkot Pagaralam dan dimiliki pribadi yang notabenya pembelian atau pembebasan menggunakan dana pemerintah.

“Contohnya kebun kopi diseputaran perkantoran Gunung Gare, Pematang Bango Kelurahan Curup Jare, Minggkik, Talang Kubangan, seputaran Kelurahan Besemah Serasan,  dan teasuk Kelurahan Bandar serta masih banyak yang lainnya,” ungkap dia.

Ia mengatakan, aset pemerintah ini kalau dikelola secara profesional dapat menghasilkan PAD dan keberadaanya akan menjadi jelas.

“Sekarang masih banyak aset milik Pemkot Pagaralam tapi dikuasi pribadi dan ada juga pengelolanya pribadi tidak jelas pemasukanya bagi daerah,” katanya.

Sebetulnya kata Alpian, sudah sejak tahun 2010 lalu dewan meminta agar pemerintah memberi data aset, kalaupun akan dilakukan pendataan itu merupakan langkah tepat.

“Kami minta agar aparat penegak hukum dapat membantu mengusut tuntas semua penyalah gunaan baik pengelolaan maupun kepemikikan aset milik Pemkot Pagaralam yang sudah puluhan tahun tidak jelas,” ungkap dia.

Menurut Alpian, pengusutan juga tidak ada kaitan dengan pelaksanaan pilkada tapi semata-mata demi kemajuan Kota Pagaralam.

Senada juga diungkapkan Dessy Siska anggota DPRD Kota Pagaralam dari Partai Gerindra, sudah waktunya dilakukan inventarisir untuk melegalisasi keberadaan aset yang tersebar di wilayah Kota Pagaralam. Tujuannya agar memiliki kepastian hukum yang kuat terhadap harta benda milik pemerintah kota.

“Aset daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Pagaralam yang tersebar di lima kecamatan Kota Pagaralam berupa tanah dan bangunan baik yang dibeli sejak  2002 lalu sudah harus terinventarisir sebagai aset daerah yang punya kekuatan secara hukum dan dapat menjadi penambah PAD.

“Saya minta seluruh asset daerah dapat dilegalisasi, agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari terutama penggelapan aset daerah,” ungkap dia.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota, Fakhrurozi Nurhafi mengatakan, sudah melakukan inventarisir untuk melegalisasi keberadaan aset yang tersebar di wilayah Kota Pagaralam. Tapi peraturam baru seluruh pengelolaan aset diserahkan kepada bagian aset.

“Semua persoalan yang berkaitan dengan pembebasan lahan sudah diserahkan dengan satuan kerjaan (Satker) masing-masing.

Pengelolaan aset daerah sudah dikembalikan dengan aset dan Satker yang mengelolanya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Pertanahan, Parlin ST mengatakan, saat ini semua lahan yang menajadi aset Pemkot Pagaralam sudah dlakukan pendataan dan baru 25 persen yang memiliki sertifikat.

“Kita memikiki aset tersebar di lima kecamatan khususnya lahan petanian dan perlebunan,” kata dia. (Van)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =