DPRD: Penyampaian LKPJ Tidak Harus Tunggu BPK

     Wamena, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jayawijaya, Provinsi Papua meminta pemkab setempat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2017 tanpa harus menunggu badan pemeriksa keuangan (BPK) selesai melakukan pemeriksaan.
Ketua DPRD Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamallo usai sidang paripurna di kantornya, Kamis, mengatakan sidang perdana awal tahun 2018 yang dilakukan sesuai mekanisme persidangan.
“Kami harap LKPJ ini tidak harus menunggu audit BPK karena LKPJ tidak berkaitan dengan pemeriksaan BPK, demikian juga dengan pembahasan di DPRD, LKPJ hanya bersifat rekomendasi dari DPRD terkait apa yang ditemukan oleh DPRD saat kunjungan kerja ke lapangan,” katanya.
Perwakilan rakyat itu mengharapkan sebelum bulan April laporan sudah disampaikan.
Sekretaris Daerah Jayawijaya Yohanes Walilo di Kantor DPRD Jayawijaya mengatakan penyampaian LKPJ ini sesuai amanat undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana diatur pada pasal 69 ayat (1) yang menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ.

     “Kita segera dorong materi dan DPRD akan bahas laporan pertanggungjawaban bupati untuk satu tahun anggaran, di mana materi sebagian sudah siap tinggal menunggu tanda tangan bupati untuk disampaikan dan dibahas,” katanya.
Dalam masa sidang pertama tahun 2018 itu, Pemkab Jayawijaya menyampaikan sejumlah raperda antara lain tentang penyelenggaraan e-government, raperda tentang rencana strategi induk (masterplan) penerapan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten dan juga raperda lainya.
“Ada 10 raperda yang kami ajukan ke DPRD di masa sidang kali ini. Materinya akan didorong di masa sidang I tahun 2018 sehingga ketika kita kirim materi DPRD atur jadwal dan kita akan bahas secara lebih lanjut,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 1 =