DPRD Pertanyakan Lembaga Pengelolaan Ketenagalistrikan Sumut

    Medan, jurnalsumatra.com – DPRD mempertanyakan lembaga yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan dan mengelola potensi ketenagalistrikan di daerah itu.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan di Medan, Selasa, mengatakan, dalam UU 30/2009 dan draf Ranperda Ketenagalistrikan yang diajukan Pemprov Sumut, terlihat adanya penekanan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam konteks kedaerahan, BUMD tersebut akan difungsikan untuk menyediakan energi listrik di Sumut, khususnya bagi daerah yang belum berkembang, pedalaman, dan terpencil di provinsi itu.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan lembaga yang akan dipercaya dan ditugaskan Pemprov Sumut untuk mengelola potensi ketenagalistrikan tersebut.
“Apakah akan membentuk BUMD baru atau mendayagunakan BUMD yang sudah ada dengan membentuk anak usaha,” katanya.

     Jika memang Pemprov Sumut berencana untuk membentuk BUMD baru, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mempertanyakan kesiapan yang telah dilakukan Pemprov Sumut.
“Sudah sejauh mana persiapan Pemprov Sumut dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan,” ujar Sutrisno.
Menurut dia, Pemprov Sumut perlu menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang berisi konsep dan program yang disiapkan dalam mengelola ketenagalistrikan di daerah itu.
Namun RUKD tersebut perlu diajukan terlebih dulu ke DPRD agar dibahas dan disetujui guna mendapatkan konsep yang lebih tepat untuk kemajuan daerah.
“Dengan ketiadaan data tentang RUKD itu, kami tidak mengetahui target capaian yang ditetapkan Pemprov Sumut,” katanya.
Karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Sumut untuk segera mengusulan rancangan RUKD tersebut ke DPRD agar dapat segera dibahas.(anjas)

Leave a Reply