DPRD Sahkan Penetapan Ranperda 2020

TanahDatar, Sumbar, Jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tanah Datar mengesahkan 18 program pembentukan Perda pada tahun 2020, melalui rapat paripurna DPRD, yang digelar di ruangan sidang dewan setempat, Jum’at (29/11/2019)

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ronni Mulyadi, Dt Bungsu, didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra, dihadiri sekitar 24 anggota dewan, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Forkompinda, Pimpinan OPD, Camat, beserta Wali Nagari se Tanah Datar, Pimpinan Parpol, dan Ormas.

Bupati Irdinansyah Tarmizi dalam kesempatan itu, mengatakan program pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ditetapkan tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan pembangunan dan kesejahteraan kemasyarakatan. 

Alhamdulillah, semua anggota DPRD telah memberikan persetujuan untuk menjadi program pembentukan peraturan daerah tahun 2020. Dimana pembahasannya telah terlaksana sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan,” ujar bupati.

Dimana selama pembahasannya, DPRD khusus Badan Pembentukan Peraturan Daerah, kata bupati telah memberikan perhatian dan kontribusi berdasarkan kepada skala prioritas, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Ditegaskan bupati, terutama kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Pertanahan, untuk memperlihatkan penyelesaian proses penyusunan Ranperda tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011- 203. 

“Pada masa sidang kedua DPRD tahun 2020, Ranperda tentang RTRW Kabupaten Tanah Datar telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD,” tegas bupati.

Menurut bupati, Perda RTRW sangatlah dibutuhkan dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak investor yang akan berinvestasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dinas PUPR dan Pertanahan, agar sebelum masa sidang ke-2 DPRD tahun 2020, dimanfaatkan waktunya untuk memperoleh persetujuan substansi materi dari Pemprov dan Kementerian Pekerjaan Umum,” lugasnya. 

Ditetapkannya program pembentukan daerah tahun 2020, bupati mengajak perangkat daerah dan pemarkarsa, agar menyusun jadwal tahapan, menyusun naskah akademik, serta tenaga ahli dari perguruan tinggi, dan melibatkan tokoh masyarakat sebelum dibahas ke DPRD.

“Sebelum dimasukan ke DPRD, libatkan semua pihak untuk memperoleh masukan dan saran. Sehingga nantinya Ranperda yang telah ditetapkan menjadi Perda dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat,” ungkap bupati.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Tanah Datar Istiqlal, melaporkan dari pembahasan, telah disepakati 18 judul Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas dan dijadikan program pembentukan Perda tahun 2020.

“Ke 18 Ranperda tersebut, disepakati 7 judul usulan Ranperda dari Pemkab, dan sisanya program pembentukan Perda tahun 2019 yang belum terealisasi ditahun 2019,” sebutnya.

Ke 18 Ranperda tersebut, yakni Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda penamaan jalan, Ranperda Perusahaan Daerah Tuah Sepakat, Ranperda PDAM, Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Ranperda RTRW, Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Batusangkar, Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Ranperda Persampahan.

Selanjutnya, Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Ranperda Cadangan Pangan, Ranperda Riparkab, Ranperda Nagari, Ranperda Kabupaten Tanah Datar Satu Data, Ranperda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas, Ranperda BPRN, dan Ranperda Trantib.

“Disamping itu dilakukan pembahasan Perda wajib, diantaranya, Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun  2019, Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2020, dan Ranperda tentang APBD tahun 2021,” pungkasnya. (Myt)