DPRD Setujui Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2019

Palembang, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna ke XIV  DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi komisi terhadap raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda N Kiemas dan diikuti oleh 14 Anggota DPRD Sumsel, serta dihadiri Gubernur Sumsel, Herman Deru, dan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya serta FKPD Sumsel, instansi vertikal BUMN dan BUMD dan tamu undangan lain.

Dalam paparannya, Juru Bicara Komisi III DPRD Sumsel, Andie Dinialdie menjelaskan, bahwa alasan Komisi III tidak membahas Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019, dikarenakan ketidak hadiran PD Prodexim pada saat diundang untuk rapat terkait penelitian dan pembahasan tersebut di atas dengan alasan di tahun 2019 PD Prodexim tidak ada kegiatan.

“Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi kita setelah melakukan penelitian dan pembahasan bersama mitra kerja terhadap seluruh materi pembahasan tersebut di atas, maka komisi III berkesimpulan dapat menerima Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD provinsi Sumsel tahun anggaran 2019,” jelasnya saat penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi komisi terhadap raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019, Senin (27/7/2020).

Andie mengatakan, sehubungan dengan LHP BPK RI terhadap laporan keuangan Provinsi Sumsel, terhadap adanya aset tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai sebesar Rp9.405.063.791, pihaknya meminta agar segera ditelusuri keberadaannya.

“Jika masih dapat diselamatkan agar di manfaatkan dan meminta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang mempergunakannya selama ini. Namun jika tidak mungkin di temukan agar diambil kebijakan untuk dihapuskan dari daftar aset daerah dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, agar tidak terus menerus menjadi beban dan menjadi kerugian negara secara terus menerus,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, keputusan bersama anatara pimpinan DPRD dengan Gubernur Sumsel hari ini terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2019 merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan Good Government Governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara atau daerah di selenggarakan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah

“Saya ucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada seluruh anggota DPRD Sumsel yang terhormat, panitia khusus, fraksi, maupun komisi DPRD Sumsel yang telah memberikan pokok pikiran, tanggapan, saran serta kritik secara positif dan kontruktif,” katanya.(adv)