DPRD Sumsel Hapus Bantuan Kecamatan dan Desa Persiapan

Palembang, jurnalsumatra.com – Anggaran bantuan untuk 241 kecamatan Rp7.230 miliar , bantuan 76 desa persiapan Rp7,6 miliar , bantuan insentif seluruh camat  Rp5,9 miliar terpaksa di drop (dihapus dalam usulan anggaran) oleh  Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)

Hal tersebut terungkap dalam Rapat lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untukAPBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2020 di ruang banggar DPRD Sumsel, Senin (2/11/2019).

Rapat kali ini membahas belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintahan desa.

Menurut Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati untuk tiga program bantuan kepada kecamatan , kepada desa persiapan, insentif camat itu dinilai belum pas jika dianggarkan dalam APBD provinsi.

“Untuk bantuan kelurahan dan desa sejalan dengan undang-undang desa sehingga tetap harus dianggarkan , tapi untuk bantuan untuk kecamatan lebih baik dialokasikan kepada program yang lain,” kata Anita.

Nanti menurutnya, setelah dibahas, setelah  kumpulkan beberapa hasil  saving dan penambahan PAD yang di dapat kemarin sehingga bisa dikumpulkan untuk pembiayan OPD-OPD yang masih membutuhkan program-program yang lain.

“Kita patokan pada aturan hukum saja, “ katanya.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Banggar DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas menilai mengenai insentif camat agar jangan menjadi permasalahan dikemudian hari, sehingga perlu adanya landasan hukumnya.

“Karena kita membiayai aparatur ditingkat kecamatan milik kabupaten kota,” katanya.

Hal senada dikemukakan anggota Banggar DPRD Sumsel yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sumsel  MF Ridho yang sebelumnya juga  mempertanyakan bantuan insentif untuk camat Rp5.9 miliar, menurutnya kalau intensif camat alasannya untuk meningkatkan pajak daerah bukan camat , menurutnya RT juga harusnya dapat insentif dari pemungutan pajak karena ujung tombak kabupaten kota adalah RT untuk memungut PBB.

“ Jadi jauh kalau kita ngomong meningkatkan pajak , tingkatkan pajak kita, ngapo meningkatkan pajak orang, ibu Neng ( Bapenda) kasih anggaran banyak-banyak untuk meningkatkan pajak kita, jadi menurut hemat saya tiga item , kebijakan anggarannya tidak tepat dan ini kita drop,” katanya.

Anggota banggar DPRD Sumsel lainnya, Gani Subit mengatakan, kalau ingin membantu orang jika jika ada kelebihan.

“Kalau urusan wajib belum dilakukan bagaimana ingin melaksanakan yang sunat dan lain-lain dibawah sunat. Ini tidak perlu kita perdebatkan lagi ketua, apa yang disampaikan kawan-kawan tadi sudah jelas,” katanya.

Sedangkan sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muklis menjelaskan untuk  bantuan keuangan untuk pemerintah desa dan kelurahan ini  memang  dilaksanakan di APBD 2019 dan sudah digulirkan dan memang ada peningkatan besarannya saja.

“Kalau kita lihat dari ADD maupun dana APBN  , kabupaten kota yang mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan plapon anggaran desa 10 persen hasil evaluasi kita tidak sampai 10 persen sehingga memungkinkan Pemprov Sumsel memberikan bantuan desa, kelurahan sama halnya pemprov Sumsel memberikan bantuan kepada kabupaten kota,” katanya.

Selain itu dalam rangka pengoptimalkan fungsi pajak daerah yang selama ini didesa banyak macet total penerimaan pajak daerah, menurutnya Gubernur Sumsel mempunya inisiatif dengan diberikan insentip kepada camat dalam rangka dalam upaya mengembangkan, mengingatkan bahwa fungsi pajak daerah itu jika dibayarkan akan menghasilkan pendapatan bagi daerah dan memberi semangat pada kabupaten dan kota bahwa pemerintah provinsi mempunyai kebijakan ini supaya pajak daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

“ Ini yang dimaksud memberikan insentif pada camat , penganggarannya nanti di belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota dan masuk rekening kas kabupaten kota baru nanti di salurkan ke kecamatan dalam bentuk RKA /DPA,” katanya.

 Untuk insentif camat ini menurutnya baru penganggaran saja.

“Akan kita lihat dari sisi aturan apakah mungkin diberikan, jika dianggap tidak memungkinkan sama halnya kita memberikan anggaran terhadap P3N yang tadinya di belanja bantuan dipindahkan ke belanja OPD. Sama dengan insentif camat ini niatnya baik saya sepakat kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku,” katanya.(udy)