DPRD Sumsel Mengusulkan Anggaran Karhutla

Palembang, jurnalsumatra.com – Kabut asap makin pekat yang mengepung Palembang , sayang keluhan masyarakat dampak asap yang mendera beberapa hari ini tidak di sikapi dengan respon yang  cepat oleh pemangku kebijakan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) termasuk (Pemprov) Sumsel. DPRD Sumselpun menyayangkan dengan sikap para pemangku kebijakan di Sumsel.

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati melihat, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan itu  sepertinya sudah menjadi agenda tahunan, dimana tahun 2015, Sumsel memiliki hot spot paling banyak di Pulau Sumatera  namun dengan kegigihan dari seluruh komponen Polri, TNI, Dinas, LSM, semua , sehingga di tahun 2016, 2017 hot spot bisa turun sangat siknifikan.

“Tentunya hari ini seharusnya  bisa diantisipasi oleh pemerintah daerah , maupun dinas terkait dan dalam hal ini tentu juga tidak terlepas dari dukungan anggaran, pada APBD Perubahan kemarin DPRD mengusulkan penambahan anggaran untuk karhutla, baik untuk Dinas Kehutanan, baik untuk Badan Bencana namun oleh dinas yang bersangkutan mereka menyatakan anggaran itu sudah cukup, padahal waktu kemarin itu  kami sudah sampaikan bahwa anggaran untuk penanggulangan hutan yang ada didinas  walaupun anggaran itu nanti adalah anggaran dari pusat namun sebagai pemerintah daerah harusnya menyediakan anggaran untuk membantu anggaran pusat, kita tidak tahu kenapa dinas terkait mengatakan itu cukup, karena diawal rapat sebelumnya mereka, kita usulkan mendapatkan bantuan sekitar kalau tidak salah  bantuan untuk Dinas Kehutanan itu sekitar Rp3,5 miliar, Dinas Bencana Rp2,5 miliar tapi waktu singkronisasi terakhir kedua dinas itu menyatakan tidak perlu karena sudah mencukupi,”  kata politisi Partai Golkar ini, Minggu (15/9/2019).

Hal ini menurut Anita yang membuat hal-hal yang harusnya bisa diantisipasi, apalagi lahan di wilayah Sumsel yang rentan untuk kebakaran hutan dan lahan  seharusnya bisa diantisipasi sehingga peran pemerintah daerah menurutnya sangat penting, apalagi menurutnya karhutla menjadi atensi Presiden RI.

“Kami dari DPRD Sumsel sudah mengingatkan itu namun Pemerintah Provinsi menyatakan itu tidak perlu tapi pada kenyataannya anak-anak sekolah, anak-anak balita sudah banyak yang kena Ispa tentunya media harus mengcross cek ke Puskesmas dan rumah sakit agar dinas kesehatan itupun  juga bersiaga untuk menanggulangi dampak karhutla,  sebenarnya yang kebakaran bukan hanya hutan tapi juga lahan, nah inilah gunanya sosialisasi mengenai dampak kebakaran di musim kemarau  oleh seluruh kabupaten kota itu harus terus dilakukan agar hal-hal seperti ini tidak menjadi agenda tahunan ,” katanya.

Pihaknya juga menyayangkan dampak karhutla ini tidak jauh hari diantisipasi, sementara ramalan cuaca memperkirakan musim kemarau ini akan panjang sehingga hal ini sangat di sayangkan.

“ Saya selaku Ketua Komisi IV menghimbau  kepada dinas terkait baik kehutanan, badan bencana maupun dinas kesehatan maupun stekholder lain dalam penanganan karhutla , mari sama-sama siaga, bantu bapak dari kepolisian, TNI maupun Basarnas, apa yang mereka butuhkan harusnya kita sebagai tuan rumah , pemerintah provinsi harus menyiapkan hal itu,” katanya.

Karena dalam hal ini jangan sampai DPRD Sumsel di salahkan, karena DPRD Sumsel mengusulkan anggaran karhutla namun  menurut OPD terkait anggaran karhutla tidak perlu penambahan anggaran.(udy)