DPRD Sumsel Tak Permasalahkan Dana Perjalanan Dinas Dipotong

Palembang, jurnalsumatra.com – Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, jangan melupakan kebutuhan dasar yang ada.

“Dimana Organisasi Perangkat daerah, yang jelas gubernur, kabupaten dan kota untuk melakukan itu. Tentunya, saya selaku ketua DPRD Sumsel menghimbau keseluruhan OPD, jangan sampai kita sibuk- sibuk memotong- motong anggaran, tetapi kebutuhan dasar tidak disiapkan,” kata Anita, Jum’at (27/3/2020).

Menurut Anita, tidak mungkin mengandalkan Pemprov saja dalam penanganan Covid-19, tetapi seluruh OPD memiliki tanggung jawab sama.

Contoh, bagaimana mereka melengkapi diri dengan masker, mengadakan hand sanitazer, atau bagaimana kantor menyediakan tempat cuci tangan yang jadi dasar.

Ataupun bagaimana pengetatan pintu masuk tempat kerja dengan termometer infrared, sehingga kebutuhan dasar tidak menunggu mendapat pembagian tetapi itu harus inovasi OPD.

“Termasuk seluruh instansi yang menggunakan APBN/APBD harus cepat tanggap, dalam hal ini karena ini tanggungjawab bukan hanya pemerintah saja, tetapi tanggung jawab komponen bangsa ini baik pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Dijelaskan politisi Golkar ini, masyarakat cukup membantu dengan menaati apa yang sudah diinstruksikan pemerintah.

Misalkan tidak berkerumun, menjaga jarak dan tidak panik itu sudah membantu pemerintah.

“Jadi, biar pemerintah untuk melakukan pengadaan dasar dalam mengantisipasi covid, dan jadi catatan pengadaan ini bukan mudah, karena seluruh Indonesia membutuhkan itu, apalagi masker diutamakan bagi paramedis dan para pekerja yang masuk ke daerah- daerah PDP itu harus diutamakan dan ini jadi tanggung jawab semua yang punya akses, dan harus diingat bahwa penggunaan anggaran boleh mendahului tetapi harus tetap terkontrol, pertanggung jawaban tetap harus,” katanya.

Ditambahkan Anita, dengan adanya inpres tersebut kalau terjadi perubahan anggaran, DPRD hanya menerima laporan dari Pemprov dan tidak harus dalam kapasitas meneliti atau menyetujui, mengingat ini dianggap darurat dan harus segera.

“Kenapa ini harus disampaikan, karena seluruh lembaga yang mengunakan APBN dan APBD, termasuk swasta pun harus cepat tanggap dalam pencegahan covid 19 ini,” katanya.

Dilanjutkan Anita, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya pemangkasan dana perjalanan dinas demi penanggulangan Covid-19 itu sendiri

“Justru itu tidak masalah, dan kami semuanya siap, karena ini lebih penting dari perjalanan dinas kami. Apalagi ini tidak hanya di Sumsel tapi se Indonesia, seremonial yang dipotong itu dan perjalan dinas, namun pembangunan di Sumsel tidak boleh berhenti dengan adanya virus ini. Baik pembangunan ekonomi, infrastruktur, SDM tetap harus dibangun. Jadi, tidak masalah dipotong, kalaupun tidak bisa dalam perjalanan dinas luar, kita masih bisa dalam provinsi,” katanya.

Anita sendiri berharap, situasi ini tidak terlalu lama dan bisa segera dilewati, mengingat jika protokoler yang ada dijalankan, hal ini paling maksimal bulan April sudah berlalu, mengingat masa inkubasi virus itu bisa dilewati.

“Sehingga perlu seluruh masyarakat Sumsel harus mempunyai komitmen yang sama, yaitu menjaga kesehatan, menjaga instruksi dari pemerintah dan manakalah ada saudara- saudara yang datang dari luar provinsi, yang daerahnya jelas sudah terpapar virus itu, untuk bisa diisolisasikan dulu atau diperiksakan dulu, demi mejaga penyebaran jangan masuk ke wilayah Sumsel,”  katanya.(udy)