Dugaan jual beli Pekerjaan dilingkungan Dinas pemprov Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Tertangkapnya Romahurmuzy terkait jual beli jabatan di Kemenag ibarat pecahnya gumung es yang berakibat tsunami besar.

Semua dugaan jual beli jabatan mengungkap kepermukaan termasuk dugaan jual beli jabatan di daerah – daerah setelah pilkada serentak 2018.

Salah satunya dugaan jual beli jabatan di dilingkungan Pemprov Sumsel. Dinas yang diduga melakukan jual beli jabatan adalah Dinas PU BM dan PSDA.

Berdasarkan info dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya terdapat sembilan posisi honorer yang diganti dengan orang – orang tertentu.

Tentulah hal ini diduga menyangkut grafikasi untuk posisi honorer. Posisi ini awalnya sudah di tempati oleh honorer yang sudah lama menjadi honorer dan atlit yang berprestasi.

Namun sangat sulit untuk mendapatkan informasi lebih lanjut karena tidak ada fihak yang berani mengungkap secara langsung.

Namun ada salah satu sumber yang juga tidak ingin disebutkan namanya mengaku mendapatkan info yang akurat tentang nama – nama honorer yang di ganti dan yang menggantikan.

Terkait dengan nama – nama tersebut tim redaksi mencoba melakukan investigasi ke yang tersebut namanya dalam praktek dugaan jual jabatan tersebut.

Namun sepertinya sulit mendapatkan informasi akurat karena sangat sulit mendapatkan keterangan dari orang – orang yang terkait.

Bila memang betul terjadi jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Sumsel maka dikhawatirkan kejadian ini bukan hanya di satu dinas saja namun diduga mencakup seluruh dinas.

Ketika di mintai pendapatnya, Deputy MAKI Sumsel ferry Kurniawan memberi tanggapan “inilah masalah yang selalu saja terjadi dan seolah menjadi tradisi ketika terjadi pergantian pimpinan pemerintahan.”.

“Fihak yang dekat dengan Kepala Daerah terpilih dan juga timses ramai – ramai memasukkan orang – orangnya di lingkungan Dinas”, ujar feri lebih lanjut.

Tidak peduli memenuhi kompetensi atau tidak para timses dan orang – orang dekat Kepala Daerah memasukkan orang – orang ke dalam Dinas di lingkungan Kepala Daerah yg mereka usung.

Dinas terkait tidak berdaya karena mereka orang dekat Kepala Daerah namun lebih jelek lagi bila Kepala Dinas terkait adalah orang dekat Kepala Daerah.

Tanpa mempertimbangkan masa kerja dan kenapa mereka dijadikan pegawai oleh Pemerintah Daerah seperti atlit berprestasi akan diganti tanpa alasan.

Diakhir pendapatnya, eri Deputy MAKI sumsel memberi tanggapan “korupsi di mulai dari hal kecil dan pada akhirnya lupa diri hingga semua di jadikan uang”, ujar feri. (eka)