Dugaan Korupsi Dana DAK SMKN Di Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Fitra Sumsel melalui kordinatornya telah merelis sisran perss hasil BPK RI tentang penyalah gunaan dana DAK pada SMKN di Sumsel tahun anggaran 2018 pada laporan No 81/LHP/XVIII.PLG/12/2018 tanggal 28 Desember 2018.

Dugaan tersebut terjadi di Diknas Sumsel tahun anggaran 2018. Tahun anggaran tersebut  Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan untuk belanja modal sebesar Rp. 247.217.343.000,00 dengan realisasi per 30 November 2018 sebesar Rp.180.180.779.620,00 atau 72,88% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal tersebut diantaranya telah dipergunakan untuk Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK senilai Rp. 19.425.000.000,00 yang dialokasikan untuk 21 sekolah yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada pelaksanaan pembangunan ruang praktik siswa  yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dengan SK Kepala Sekolah masing masing. Anggota panitia pelaksana sekolah ditunjuk oleh Kepala Sekolah dari unsur masyarakat setempat. Adapun jangka waktu pelaksanaan berdasarkan Surat Perjanjian antara KPA Dinas Pendidikan dengan Kepala SMK yaitu selama 120 hari kalender terhitung mulai saat diterimanya di rekening sekolah masing masing.

Dari 21 sekolah penerima bantuan, telah dilakukan pemeriksaan secara uji petik pada empat sekolah SMK diantaranya adalah SMKN I Talang Ubi – Pali, SMKN I Belimbing – Muara Enim, SMKN I Kayuagung, SMKN 4 Palembang. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK di lapangan menemukan adanya indikasi korupsi berupa pengurangan volume pekerjaan dan kesalahan perhitungan harga satuan dan item pekerjaan yang telah diperhitungka pada biaya lainnya (overhead) sebesar Rp. 475.091.793,71, dengan perincian sebagai berikut:

Pada pelaksanaan swakelola yg dilaksanakan oleh panitia pelaksana sekolah SMK Negeri 1 Talang Ubi menemukan adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran berupa penguragan volume pekerjaan pada struktur dan beton, pengerjaan kusen, daun Pintu, jendela dan Assesoris, pekerjaan rangka atap dan atap, pekerjaan lantai dan keramik serta pekerjaan non konstruksi, yaitu sebesar Rp. 86.605.844,36;terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 177.295.420,18.

Pada pelaksanaan pembangunan ruang praktek sekolah di SMK Negeri 1 Belimbing Kab. Muara Enim ditemukan adanya indikasi kelebihan pembayaran pada pemasangan beton, plester, pemasangan kusen pintu dan jendela sebesar Rp. 70.292.328,15

Pada pelaksanaan pembangunan ruang praktek sekolah yg dilelola secara swakelola oleh panitia pelaksanaan sekolah SMK Negeri 1 Kayuagung, melalui SK Kepsek No.421.5/200/SMKN 01 KAG/Disdik/2018 tentang Pembentukan P2S Tahun 2018. Tim pemeriksa menemukan adanya indikasi korupsi berupa penguranga volume pada  pekerjaan pondasi tapak, Pekerjaan Kolom (30×40) cm (K1) dan pekerjaan perencanaan dan pengawasan sebesar Rp. 47.196.987,70.

Pelaksanaan pembangunan ruang praktek sekolah pada SMK Negeri 4 Palembang, melalui SK Kepsek No.800/167/Disdik.SS/SMK4/2018 tentang Pembentukan P2S Tahun 2018. Tim pemeriksa menemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran berupa pengurangan volume pekerjaan pada pembuatan dinding, partisi ruangan serta kesalah pada RAB sebesar Rp. 180.307.057,68.

Hal tersebut telah melanggar Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, terutama pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, serta pada:

  • Huruf (a) yang berbunyi, “ Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa
  • Huruf (b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  • Huruf (f). menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  • Huruf (g) berbunyi,” Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  • Huruf (h) yg berbunyi , “Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Akibat lemahnya kontrol dari lembaga yang terkait, maka mengakibatkan terjadinya potensi tindak korupsi yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp. Rp. 475.091.793,71,. Untuk itu FITRA Sumsel merekomendasikan agar kepada empat SMKN penerima dana DAK untuk segera menyetorkan ke Kas daerah atas kelebihan pembayaran yg diakibatkan adanya pengurangan volume pada pekerjaan. Memberikan sanksi kepada para penerima dana DAK yg telah melanggar kesepakatan kerjasama.9 Nunik Handayani)