Dugaan Korupsi Dinas Perkim Sumsel


Palembang, jurnalsumatra.com – Lembaga pemantau transfaransi anggaran daerha kembali merilis temuan BPK RI pada dina Perkim Sumsel. Temuan tersebut Pada tahun anggaran 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas Perkim).

Dinas tersebut telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 114.323.497.290,00 dan telah terealisasi sampai pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp. 66.130.779.400,00 atau 57,85% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal tersebut diantaranya telah dipergunakan untuk pekerjaan/pembangunan 17 paket pekerjaan dengan biaya sebesar Rp. 81.516.354.000,-.  Berikut adalah rincian anggaran pada 17 paket Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bersama timnya, menemukan adanya potensi korupsi yg merugikan keuangan negara pada 17 paket pekerjaan  Belanja Daerah TA 2018 pada Pemprov Sumsel, menemukan adanya potensi korupsi yang berdapak merugikan keuangan negara serta merugikan pada masyarakat, yaitu berupa kelebihan pembayaran, kurang volume pekerjaan, kesalahan perhitungan harga satuan dan pembayaran pekerjaan yg sudah termasuk keuntungan dan biaya lainnya sebesar Rp. 3.126.595.552,-

Hal tersebut telah melanggar Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, terutama pada pasal 7 ayat 1 yang mengatakan bahwa, “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, serta pada:

  • Huruf (a) yang berbunyi, “ Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
  • Huruf (b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
    • Huruf (f). menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
    • Huruf (g) berbunyi,” Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
    • Huruf (h) yg berbunyi , “Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumsel merekomendasikan agar Inspektorat daerah serta Aparat Penegak Hukum terkait untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Serta meminta pada para pihak yang telah melanggar kesepakatan kontrak kerjasama untuk segera memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp. 3.126.595.552,47, yang terdiri atas:

1. PT BDH sebesar Rp. 274.879.282,51;

2. PT KAL sebesar Rp. 806.409.541,16;

3. CV ERA sebesar Rp. 27.469.756,83;

4. CV KN sebesar Rp. 141.404.645,42;

5. CV RM sebesar Rp. 32.173.200,00;

6. PT ABS sebesar Rp. 55.648.453,88;

7. CV KN sebesar Rp. 38.984.128,94;

8. PT ABS sebesar Rp. 205.516.439,38;

9. PT GB sebesar Rp. 182.981.608,86;

10. PT LU sebesar Rp. 181.918.262,57;

11. CV VAA sebesar Rp. 167.415.613,80;

12. PT TBR sebesar Rp. 142.202.581,07;

13. CV ANA sebesar Rp.91.020.610,53;

14. CV TBU sebesar Rp. 93.204.742,02;

15. PT FSN sebesar Rp. 584.722.748,00; dan

16. PT PMP sebesar Rp. 100.643.937,50.

(Nunik Handayani)