Dugaan Korupsi Dinas PUPR OKI

Palembang, jurnalsumatra.com – Nunik Handayani kordinator FITRA Sumsel kembali mengaungkan hasil temuan BPK RI. Temuan ini mengandung dugaan korupsi pada dinas PUPR kabuaten OKI Sumsel.

Temuan tersebut disiarkan dengan mengatakan tahun anggaran 2017, dinas PU-PR Kabupaten Ogan Kompering Ilir telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp. 307.771.648.670,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 214.384.490.080,- s.d pada bulan November 2017) atau sebesar 69.66% dari nilai anggaran. Namun dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK (LHP No 86/LHP/XVIII.PLG/12/2017) dilapangan yang dilakukan oleh tim pemeriksa audit BPK secara uji petik menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada 12 paket pekerjaan dengan nominal yang sangat fantastis, yaitu sebesar Rp. 2.558.143.994,95,-.

Modus yang biasa mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya adalah dengan mengurangi volume berupa luasan /ukuran, material, serta mutu bahan bahan bangunan sehingga melanggar kesepakatan kontrak yang tentunya sangat merugikan keuangan negara, selain itu dampaknya juga sangat merugikan pada masyarakat Berikut adalah perinciannya:

Pembangunan jalan berupa peningkatan jalan Pedu – Lebak Semontor merupakan proyek lanjutan Jejawi yang digarapp oleh CV AUJ, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 787.909.000,- dengan jangka waktu selama 150 hari kalender. Dari hasil pemeriksaan dilapangan menunjukkan adanya kekurangan volume senilai Rp. 103.019.189,17,-

Berupa pekerjaan jalan utama desa Padang Bulan kecamatan Jejawi, proyek perbaikan jalan ini dilaksanakan olh CV MM dengan nilai kontrak sebesar Rp. 380.621.000,-. Dengan jangka waktu penyelesaian yang disepakati bersama adalah 90 hari kalender. Setelah dilakukan serahterima kontrak, ternyata ketika tim pemeriksa BPK melakukan kroscek dilapangan menemukan adanya kekuranga volume senilai Rp. 63.701.903,18,-

Pembangunan jalan perkuburan desa Sukaraja – danau cinta (teluk gelam) dikerjakan oleh CV AK dengan jangka waktu selama 150 hari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 578.466.000,-. Ternyata setelah dilakukan kroscek dilapangan oleh tim pemeriksa menemukan adanya kekurangan volume sebesar Rp. 76.149.963,-

Perbaikan jalan berupa perkerasan jalan dengan beton semen agregat B dikerjakan oleh CV SD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 735.084.000,- dengan kesepakatan waktu penyelesaiannya adalah 150 hari. Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa terhadap dokumen dan pemeriksaan fisik dilapangan menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 86.006.506,56,-

Perbaikan jaringan irigasi Lebak Terentang yg berada di Kecamatan Kayuagung dilaksanakan oleh CV SD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.479.860.000,- dan kesepakatan waktu penyelesaian 180 hari. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan melakukan kroscek dilapangan menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 57.895.409,39,-.

Peningkatan jalan desa sumber Mulya-Mesuji dilaksanakan oleh CV AK  dengan nilai kontrak Rp. 935.652.000,-. Hasil pemeriksaan dokumen dan kroscek dilapangan menemukan adanya kurang volume pada pekerjaan lapis permukaan agregat tanpa penutup aspal senilai 101.116.280,-

Pada pemeliharaan periodik jalan Sumbu Sari-Suryaadi (lempuing, Mesujiraya) dikerjakan oleh CV SUP dengan nilai kontrak sebesar Rp.985.451.000,-. Kroscek yg dilakukan oleh tim pemeriksa menemukan kekurangan volume pekerjaan pada lapis permukaan agregat tanpa penutup aspal sebesar 262,62 meter kubik senilai  Rp. 196.430.733,-

Ada pemeliharan periodik ruas jalan Catur Tunggal-Cahaya Mas Mesuji Makmur yg dikerjakan oleh CV AK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.477.247.000,-. Dengan volume 82840 M kubik. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kroscek dilapangan terdapat kekurangan volume sebesar 199,13 M kubik dengan nilai nominal sebesar Rp.147.710.510,-.

Pekerjaan perkerasan jalan beton jalan Kayuagung – Sepucuk yg dilaksankan oleh PT ABU, PT RKS, PT KJ dan PT CK dengan nilai kontrak sebesar Rp. 68.643.456.000,-. Yang dikerjakan dalam 4 segmen. Jangka waktu pelaksanaan adalah 180 hari kalender X 4 segmen. Hasil pemeriksaan dokumen dan kroscek dilapangan menemukan adanya kekurangan voume pekerjaan senilai Rp. 1.726.113.498,-

Kondisi tersebut telah melanggar beberapa aturan seperti Perpres Nomor 4 Tahun 2015, pasal 6 huruf f . Pasal 89 ayat (2a) yg menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, sedangkan pada pasal 118 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumsel merekomendasikan agar KPK dan Inspektorat daerah untuk memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Serta meminta para pihak yang telah melanggar kesepakatan kontrak yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara senilai Rp. 2.558.143.994,95,-. agar segera mengembalikan ke kas daerah.(nunik Handayani)