Dugaan Mark-Up Mutu Beton Dinas PUTR Banyuasin

Palembang, jurnalsumatra.com – Lembaga Fitra Sumsel kembali menemukan dugaan mark-up pada mutu beton di dinas PUTR banyuasin sumsel. Temuan tersebut Pada tahun anggaran 2018.

Tatkala Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengalokasikan untuk belanja modal sebesar Rp. 285.489.609.049,- dan telah direalisasikan per 30 November 2018 sebesar Rp. 170.278.520.009,74 atau 59 %  dari anggaran, diantaranya direalisasikan untuk pembangunan peningkatan jalan dari Simpang Lubuk Lancang Menuju Kecamatan Pulau Rimau. Dilaksanakan oleh PT NMB dengan nomor kontrak 03/Kontrak/PPK-APBD/SP.LL/PUTR/2018 tertanggal 5 September 2018 sebesar  Rp. 4.716.621.863,48 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Sebagaimana kesepakatan tertuang dalam berita acara pada pengujian kualitas beton dengan nomor 02/BAKQuality/Belanja-Banyuasin/11/2018 tanggal 7 Desember 2018 antara BPK, PPK dan Rekanan menyebutkan pengujian kuat tekan mewakili mutu beton atas keseluruhan pekerjaan pada perkerasan beton yang ada di dalam kontrak yaitu dengan luas 1.507,20 m³. Sesuai dengan laporan hasil uji tekan beton yg dilakukan oleh  Politeknik Negeri Sriwijaya No.10452/PL6.4.2/LP/2018.

Diketahui ternyata dari hasil pengujian pada lima sampel yang dilakukan oleh laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya menunjukkan nilai kuat tekan beton rata-rata hanya sebesar 133,36 kg/cm², jauh dibawah standar yang tertuang dalam kesepakatan atau tidak mencapai kuat tekan beton yang telah ditetapkan dalam persyaratan yaitu K-250.

Hal ini tentu sangat merugikan keuangan negara serta masyarakat pada umumnya, karena jalan yg dibangun dipastikan akan cepat rusak karena adanya pengurangan pada mutu beton dari K250 menjadi K133,36/ cm², sementara pembiayaan tetap dengan harga pada Spek K250.

Ketika dilakukan penghitungan kembali atas harga satuan pekerjaan pada perkerasan beton semen yang terpasang dengan berpedoman  standar harga di pemerintah kabupaten Banyuasin pada tahun anggaran 2018 serta SNI untuk pekerjaan beton K-150 serta analisa harga satuan dari rekanan menunjukkan bahwa harga untuk pekerjaan beton K-150 hanya sebesar Rp. 1.549.634,39. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.082.674.285,92 = [(1.507,20m3 x Rp2.267.969,24) – (1.507,20m3 x Rp1.549.634,39)].

Permasalahan tersebut telah melanggar Perpres Nomor 4 Tahun 2015 terutama pada pasal 6 huruf g yang menyatakan bahwa para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. Sementara pada pasal 89 Ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumsel merekomendasikan agar Inspektorat daerah serta Aparat Penegak Hukum terkait untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Serta meminta pada PT NMB untuk segera memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp. 1.082.674.285,92.(nunik handayani)