Dugaan Markup Perjalanan Dinas DPRD OKUTimur

Palembang, jurnalsumatra.com –  Nunik Handayani Kordinator FITRA Sumsel lagi lagi mengeksposes hasil temuan BPK RI, tentang penyalahgunaan belanja uang Negara.

Kali ini Fitra mengeksposes dugaan mark-up perjalanan dinas DPRD OKUtimur anggaran tahun 2017.

Tahun tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten OKU Timur telah mengalokasikan anggaran untuk belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 36.631.701.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 34.785.785.827,00,00 atau 94,96% dari total belanja barang dan jasa disekretariat DPRD UKU Timur.

Ternyata dana sebesar Rp. 23.789.470.685,00 adalah dipergunakan untuk belanja perjalanan dinas. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjalanan dinas adalah merupakan komponen dari belanja barang dan jasa yang akan dibayarkan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dalam daerah dan luar daerah, baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Selatan.

Namun demikian ada persyaratan baku yg harus ditaati oleh semua pengguna anggaran, bahwa pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas berupa bukti pengeluaran untuk biaya transportasi yang terdiri atas tiket pesawat dan boarding pass, tiket travel, serta kuitansi penginapan.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah dalam menggunakan keuangan negara harus tepat guna serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ternyata dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada pihak pihak terkait seperti Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Pengguna Anggaran (PA) dan masing masing pelaksana perjalanan dinas, ternyata ditemukan adanya indikasi penggunaan anggaran yang  diketahui terdapat pertanggungjawaban yang melebihi standar dan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya pada biaya transportasi, akomodasi, terdapat selisih kelebihan anggaran sebesar Rp. 559.767.150,00.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2018, telah menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 73.929.650,00. Sehingga total kelebihan anggaran belanja dinas DPRD yg belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 485.837.500,-, yang terdiri dari kelebihan anggaran perjalanan dinas 39 anggota DPRD senilai Rp. 366.488.500,00 dan kelebihan anggaran belanja perjalanan dinas 32 pegawai sekretariat DPRD OKU Timur, sebesar Rp 119.349.000,00 senilai .

Kondisi tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga melanggar peraturan pemerintah No.58 tahun 2005 pasal 4 yg menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk itu FITRA Sumsel merekomendasikan agar segera memproses kelebihan serta menyetorkan ke Kas Daerah pembayaran perjalanan dinas anggota DPRD dan sekretariat DPRD senilai Rp Rp. 485.837.500,-,. Selain itu meminta para pihak yg berwenang untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait yang telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.(nunik HAndayani)