Dugaan Politik Uang Dibawa Ke Bawaslu RI

     Bandarlampung, jurnalsumatra.com – Dugaan adanya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung 2018 dibawa dan disampaikan sejumlah elemen masyarakat Lampung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jakarta.
Menurut Rifki Indrawan, juru bicara Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) yang demo menyampaikan dugaan praktik politik uang Pilkada Lampung itu, dalam pernyataan disampaikan, Selasa, menjelaskan utusan Bawaslu RI akan dikirim ke Lampung.
Utusan itu yaitu staf ahli yang ditugaskan mempelajari semua laporan dugaan politik uang yang diadukan telah berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Bawaslu RI akan mengirim utusan ke Lampung untuk memastikan dugaan ‘money politics’ dalam Pilgub Lampung agar diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Rifki yang sedang berada di Jakarta.
“Ini merupakan angin segar buat kami pejuang demokrasi Lampung Bersih. Semoga ini bisa mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat Lampung kepada pengawas, khususnya Bawaslu Lampung,” kata dia.
Menurutnya, Bawaslu RI pun berjanji akan mempelajari seluruh laporan dugaan politik uang secara TSM yang terjadi dalam Pilgub Lampung 2018, termasuk laporan politik uang yang telah dicabut oleh pelapor akan kembali diperiksa, sebab menurut Bawaslu RI dugaan politik uang yang sudah masuk tidak bisa dicabut.
“Meskipun tidak ada saksi, kasus ‘money politics’ diadukan, panwas tetap bisa melakukan persidangan. Salah satu tugas staf Bawaslu Lampung juga, memastikan keamanan saksi dan pelapor dugaan ‘money politics’ itu,” tuturnya.
Ia menuturkan, Bawaslu RI menargetkan dalam waktu empat belas hari akan menyelesaikan seluruh laporan dugaan politik uang itu.
Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) sebelumnya telah aksi di Bawaslu RI Jakarta, Senin (2/7).
Koordinator KRLUPB Rakhmat Husein DC menyatakan Bawaslu Lampung hanya sibuk mengurus laporan masyarakat soal politik uang dalam Pilgub Lampung itu.
“Sebenarnya, jika mau, Bawaslu Lampung dan kepolisian sangat mungkin mencegah terjadi politik uang dengan menangkap operator utama politik uang. Tapi, kenyataannya Bawaslu Lampung hanya sibuk mengurus laporan masyarakat soal politik uang itu,” ucapnya.
Selain aksi ke Bawaslu RI, juru bicara KRLUPB mengatakan, saat ini rakyat Lampung terus bergerak menuntut Bawaslu Lampung mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut tiga Arinal Djunaidi-Chusnunia yang dilaporkan secara nyata melakukan politik uang.

     Sebelumnya, KIPP bersama organ terkait mendirikan Posko Demokrasi dan Aksi Lampung Darurat Money Politics, Lampung Pilgub Ulang, di Tugu Adipura, Kota Bandarlampung sejak Sabtu (30/6).
“Kami tidak sudi menyerahkan masa depan Lampung lima tahun ke depan kepada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi,” ujar Korlap Aksi Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Rismayanti Borthon.
Berkaitan tudingan itu, pasangan calon Arinal-Nunik maupun tim kampanyenya menepiskan tudingan tersebut.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Lampung yang mengusung pasangan Arinal-Nunik (bersama PKB dan PAN), juga akan membuka posko pengaduan fitnah terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Chusnunia.
“Selama ini ‘kan ada fitnah yang ditujukan kepada pasangan Arinal/Nunik,” kata Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung Bidang Keorganisasian Abi Hasan Muan di Bandarlampung, Minggu (1/7).
Menurutnya, beberapa saksi didatangi oleh tim sukses calon lain, mereka mengintimidasi agar mengakui bahwa menerima politik uang.
Hal itu, bukan kewenangan mereka karena ada penyelenggara yang melakukan pengawasan. “Terhadap fitnah ini harus dilawan karena calon nomor urut 3 yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, Partai Golkar akan buka posko pengaduan,” ujarnya, menegaskan.
Abi juga menginstruksikan kepada DPD II Golkar kabupaten/kota di Lampung untuk membuka posko pengaduan. “Itu khusus kepada saksi yang diintimidasi oleh pihak lawan. Ini sudah tidak sehat iklim demokrasinya seharusnya dari awalkan sepakat untuk berkompetisi secara fair, adil, serta tanpa adanya tindakan intimidasi dan pemaksaan,” imbuhnya.
Dia mengingatkan, seluruh calon dari awal sudah sepakat tidak membuat tindakan yang memancing suasana tidak kondusif.
“Semuanya sudah sepakat pemilu ini damai dan lancar, aman, dan tanpa adanya gangguan kamtibmas,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar ini bukan partai kecil. Oleh karena itu, jangan pancing Golkar untuk bereaksi. “Sudah ada penyelenggara agar diserahkan kepada mereka untuk menjalankan tugasnya,” kata Abi.
Pilkada Lampung 27 Juni 2018 diikuti empat pasangan calon, yaitu M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (petahana), Herman HN-Sutono, Arinal Djunaidi-Chusnunia, dan Mustafa-Ahmad Jajuli.
Mustafa (Bupati Lampung Tengah nonaktif) saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap DPRD Kabupaten Lampung Tengah.(anjas)

Leave a Reply