Empat Parpol Belum Serahkan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Mataram, jurnalsumatra.com – Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan dari semua partai politik (parpol) di daerah ini ada empat partai politik yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan parpol tahun anggaran 2017.
“Keempat parpol tersebut semuanya dari Kabupaten Lombok Timur, yakni DPC PBB, DPC Gerindra, DPC PPP dan PKPI,” kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Wahyu Priyono di Mataram, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan di sela kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2017, terhadap 121 parpol.
Menurutnya, sanksi bagi keempat parpol yang belum menyerahkan LHP bukan menjadi ranah BPK melainkan menjadi ranah pemerintah daerah. Pasalnya, LHP menjadi salah satu persyaratan yang harus diajukan masing-masing parpol ketika mengajukan bantuan keuangan tahun berikutnya.
“Jadi yang menentukan diberikan atau tidak adalah pemerintah daerah, tetapi jika melihat dari aturan Kemengadri seharusnya tidak diberikan,” katanya.
Dikatakan, meskipun empat parpol tersebut belum menyerahkan LHP tapi hari ini perwakilan dari empat parpol itu tetap diundang untuk hadir hari ini, sebagai pembelajaran bagi mereka terhadap pentingnya pertanggungjawaban karena parpol juga termasuk badan publik.

Karenanya, sebagai badan publik mereka harus punya akuntabilitas publik dengan menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik, salah satunya dengan menyampaikan LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik.
Dikatakan, LHP bertujuan agar bantuan yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran, tertib, disiplin, transparan serta tidak ada lagi indikasi bantuan hanya digunakan untuk kepentingan ketua maupun pengurus parpol.
“Hasil pendampingan kami, asalan empat parpol tersebut belum membuat LHP salah satunya karena ada yang komputer rusak sehingga data-data hilang. Kami memang belum tanya satu per satu,” katanya.
Sementara menyinggung tentang kepatuhan untuk pengelolaan bantuan politik sesuai aturan yakni 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional partai sebagian besar masih mendapat predikat sesuai dengan pengecualian.
Dari 121 parpol, katanya, hanya 15 parpol yang medapatkan predikat sesuai dengan aturan sedangkan 106 parpol sesuai dengan pengecualian pada hal-hal tertentu.
Contoh pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai.
“Misalnya, kuitansi tidak ada, kuitansi tidak lengkap atau kuitansi tidak memenuhi syarat disebut kuintansi,” ujarnya.
Parpol yang mendapat perdikat sesuai dengan pengecualian ini, hanya diberikan catatan-catatan sebagai bahan evaluasi, laporan tahun depan.
“Jadi kami tidak meminta parpol untuk melakukan perbaikan dalam waktu dekat. Catatan yang kami berikan jadi bahan perbaikan saat penyerahan LHP berikutnya,” katanya menambahkan. (anjas)

Leave a Reply