ESDM Desak Polres Pagaralam Tindak Oknum DPRD

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Kepala regional IV dinas ESDM Provinsi Sumsel Ir. H. Tulus Santoso. MT didampingi Kasi Minerba, Lela Sofia. ST. MT mengaku, sejak 2 Agustus 2018 telah melakukan penutupan Tambang Galian C milik Oknum anggota Dewan Kota Pagaralam.

“Sejak jauh jauh hari, kami sudah melayangkan surat resmi soal penutupan Galian C milik oknum tersebut. Tindakan tegas yang kami lakukan ini sesuai dengan Prosedur, dan surat itu juga ditembuskan ke Kapolres Kota Pagaralam, ” terang Lela Sofia, kamis (2/8/2018).

Menurut Lela Sofia, dihentikannya aktivitas Galian C yang berlokasi di Sungai Endikat Kecamatan Dempo Selatan, diduga milik salah satu oknum wakil rakyat ini, dikarenakan sudah bertahun tahun beroperasi, ternyata tidak mengantongi izin secara resmi dari Pemerintah.

“Sehingga, kita ambil tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami dari Dinas ESDM Lahat, diberikan tugas dari Pemerintah Sumsel untuk mengawasi, menegur, serta memberi tindakan bagi Sipengusaha tambang baik Batubara maupun Galian Golongan C di tiga wilayah diantaranya, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagaralam, ” tutunya lagi.

Akan tetapi, sambungnya, tindaklanjut surat resmi penutupan dari Dinas ESDM ini, masih menunggu langkah serta tindakan tegas yang bakal diambil oleh pihak Polres Kota Pagaralam.

“Intinya, langkah dan tindakan tegas itu, hanyalah Polres Pagaralam yang ambil. Sebab, mereka yang mempunyai wewenang dalam penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

“Nah, untuk tindakan tegas seperti apa kedepannya yang akan diambil Polres Pagaralam, terhadap oknum selaku pemilik Galian C tersebut, kita tidak tahu. Akan tetapi, untuk diketahui kawan kawan media Dinas ESDM Lahat, sejak setahun yang lalu, sekitar tanggal 25 Juli 2017 kami telah mengirim surat prihal pembinaan kepada oknum pengusaha tersebut agar menghentikan semua aktivitas tambang Galian C itu, karena tidak ada izinnya. Ternyata surat dari Dinas ESDM itu, tak diindahkan dan oknum yang berinisial PN ini diam diam masih terus beroperasi,” kilah Lela Sofia. Seraya menambahkan, pihaknya berharap ada tindakan tegas diambil oleh Polres Pagaralam untuk memberi efek jera sipemilik, termasuk bagi pengusaha pengusaha lainnya.

Tindakan yang tak pantas bagi oknum wakil rakyat ini, mendapat kecaman keras oleh Minsuri SH menurutnya, tidak ada sejarahnya anggota Dewan itu, kebal dengan hukum.

“Ini tugas Polres Pagaralam. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menutup aktivitas Galian C milik oknum anggota Dewan tersebut. Semua orang harus taat hukum, tidak ada yang kebal dengan hukum, ” jelas salah satu Praktisi Hukum di Kabupaten Lahat ini.

Dijelaskan Minsuri, usaha tambang Galian C yang diduga tak milik izin dilakoni oknum dewan ini, kok bisa berlangsung selama bertahun tahun, dan tidak ada tindakan dari instansi maupun dinas terkait.

“Kita tunggu saja langkah serta tindakan seperti apa yang akan diambil Polres Pagaralam terhadap oknum anggota dewan tersebut, dalam menindaklanjuti kasus yang ada ini. Tujuannya, untuk memberikan efek jera bagi sipemilik Galian C itu, ” jelasnya.

Diungkapkan Minsuri, apa yang disampaikannya, memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan kasus ini. Dijelaskan dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, pada Pasal 158 yang isinya, setiap orang yang melakukan usaha penambanga tanpa IUP, IUPK atau IPR sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 67 ayat 1 dan Pasal 74 ayat 1 dan 5.

“Bagi siapa yang melawan UU No 4 tahun 2009 ini, dapat dipidana dengan kurungan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar),” ulas Minsuri.

Oleh sebab itu, Ia menyampaikan, semua rekan rekan Jurnalis tidak lengah dalam mengawal serta terus mengontrol aktivitas tambang milik oknum ini. Termasuk, mempertanyakan tindaklanjuti dari pihak penegak hukum dalam menyikapi kasus yang telah merugikan Negara ini.

“Surat resmi dari Dinas ESDM Sumsel sudah dilayangkan, juga ditembuskan kepihak penyidik. Jadi kita tunggu saja, untuk membuktikan keseriusan Polresta Pagaralam dalam menjalankan amanat undang-undang di NKRI ini. Sekali lagi saya tegaskan, agar pihak penyidik cepat tanggap dan segera memproses sipengusaha serta oknum oknum yang terlibat lainnya,” pesan Minsuri. (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + twenty =