Fasilitas Umum Jangan Dijadikan Kepentingan Politik

Muba, jurnalsumatra.com – Membangun jalan dipedesaan merupakan kewajiban pemerintah daerah, seperti jalan penghubung antar desa jalan dalam desa, termasuk jalan produksi demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. 

Oleh karena itu, para kepala desa khususnya dikabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus berbuat, baik melalui Dana Desa (DD) maupun mengusulkan lewat APBD. Sehingga jalan dalam desa di Bumi Serasan Sekate saat ini rata rata mulus.

Hanya sayangnya kadang kala filitas umum yang dibangun pemeritah menggunakan uang Negara itu, sering diklaim oleh oknum untuk dijadikan kepentingan politik, baik dari calon legislatif maupun calon kepala desa (kades).

Hardi kepala desa Rimba Ukur (C5) Kecamatan Sekayu, mengaku sesuai fungsinya sejak menjabat kepala desa ia terus berbuat untuk membangun infrastruktur, baik melalui DD, maupun mengusulkan lewat APBD dan berkat dukungan dari pihak eksekutif, legislativ termasuk warga setempat, setahap demi setahap akhirnya jalan didesanya hampir menyeluruh dilengkapi jalan corbeton.

“Selaku pemerintah  desa kita terus berupaya untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, baik melalui DD maupun mengusulkan lewat APBD dan sesuai mekanisme seluruh pembangunan jalan dalam dalam desa rimba Ukur melalui musren. Seperti pembangunan jalan corbeton sekarang ini, itu pernah kita usulkan pada tahun sebelumnya, termasuk proyek yang akan datang kita lakukan musrendes mulai dari RT, Kadus dan toko masyarakat, apapun aspirasi warga kita tampung.”Jelas Hardi.

Disisi lain Hardi juga menjelaskan, bahwa PAMSIMAS yang dibangun pada tahun sebelumnya sangat mendukung kepentingan warga untuk menjaga hidup sehat melalui air bersih. Hanya saja Sumber air bersi tersebut belum mencukupi untuk disalurkan ke setiap warga.

“ Pada musim kemarau sumur bor menjadi prioritas warga untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, oleh karena itu saya hari ini mengikuti rapat di BAPEDA, untuk mengusulkan penambahan sumur bor. Terang dia.

Sementara itu, Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin melalui sekda Muba Drs H Apriyadi Msi mengatakan, bahwa membangun jalan desa adalah kewajiban pemerintah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

“Infrastruktur jalan setiap desa menjadi mimik pembicaraan, karena kalau jalan rusak tentunya berpengaruh terhadap  perekonomian masyarakat. Untuk itu, jalan desa harus baik agar petani dengan gampang dan mudah mengeluarkan hasil pertanian mereka. 

Kalau urusan pembangunan jalan dipedesaan itu tidak bisa diklaim salah satu pihak, bahwa itu memang kewajiban pemerintah untuk membangun fasilitas umum yang ada didesa. Seperti jalan, kamipun mengikuti sesuai mikanisme, mikanismenya melalui musren kemudian melalui anggota dewan. Anggota dewan pun berbicara untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan calon kades.

Jadi tidak ada yang berhak mengklaim bahwa itu atas jasa mereka apalagi dibawah untuk kepentingan politik tingkat lokal.”demikian dikatakan Drs H Apriyadi Msi saat dibincangi wartawan Jurnal Sumatra.com diruang kerjanya kemarin.

Apriyadi juga menjelaskan, bahwa untuk pembangunan jalan di pedesaan semua terlibat, mulai dari kades, pihak eksekutif, legislativ termasuk masyarakat. 

“Saya bicara ini bukan untuk kepentingan sekelompok, agar  jangan nantinya oy ini atas usulan si A atau si B. Ini adalah kewajiban pemerintah kalau sudah dianggarkan tidak ada lagi wewenang anggota dewan, karena itu duit pemerintah duit rakyat untuk rakyat,”pungkasnya. (Rafik elyas)