Firnanda Tuding Adanya Kongkalingkong Saksi Prigel

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Sidang lanjutan kasus dugaan penyerobotan lahan yang dialami oleh penggugat (Dalian, red) dengan Tergugat (PT Arta Prigel, red) kembali digelar. Dengan agenda mendengarkan pembacaan Kesimpulan dari penggugat.

Lagi lagi molor yang seharusnya sidang dijadwalkan pukul 09.00 WIB harus diundur dan berjalan sekitar jam 11.15 WIB di Pengadilan Negeri (PN) Lahat. Hingga selesai pukul 12.50 WIB.

Perkara perdata dengan nomor 1/pdt.G/2018/PN Lahat. Yang diketuai Hakim Majelis Agus Pancara SH MH, Hakim anggota I Dicky Syarifuddin SH MH, Hakim anggota II Maharta Noerdiansyah SH. Turut hadir dalam persidangan pihak Tergugat PT Arta Pregal, turut Tergugat I Pemda Lahat, dan turut Tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lahat.

Pembacaan kesimpulan yang dilakukan oleh kuasa hukum Firnanda SH  menjelaskan, terbukti surat surat yang dibacakan oleh Mahda Alam Amd yang kala itu selaku humas dan Asisten Manajer. Tidak itu saja, laporan surat yang disampaikan PT Arta Prigel diduga adanya terjadi Mar-Up dalam ukuran tanah yang dikelolah pihak Perusahaan.

“Terbukti sejak tahun 1993 tidak ada pihak PT Arta Prigel melakukan ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat. Oleh sebab itu, dari beberapa poin yang disampaikan agar kiranya dapat menjadi tolak ukur oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota, ” ungkap Firnanda SH, CLA, didampingi Minsuri SH (3/9/2018), kemarin dalam pembacaan Kesimpulan.

Tidak ada satupun bukti, kata Firnanda, dalam sidang selama ini, Tergugat selama ini tidak sadar dalam penggelolalan lahan milik warga mereka bisa makan. Dan, juga terbukti ganti rugi yang dibuat oleh PT Arta Prigel selama ini, hanya ada enam warga.

“Banyak juga bukti bukti pendukung lainnya yang cukup kuat, tidak logika kalau perusahaan yang selama ini tidak memiliki lahan kok tiba tiba punya dan mencapai puluhan hektar, sementara tidak ada ganti rugi, ” tanya Firnanda lagi.

Kesaksian yang disampaikan Arsal yang jelas jelas diduga Palsu. Selama Arsal menjabat Pjs Kepala Desa (Kades)  telah terjadi Kongkalingkong terbukti pihak Tergugat PT Arta Prigel tidak pernah bisa menghadirkan bukti bukti yang kongkrit dimeja Persidangan sebelumnya.

“Selain adanya indikasi dugaan kongkalingkong antara pihak Perusahaan Sawit dan Pjs Kades yang kala itu ditunjuk Arsal yang dijadikan Saksi. Pihak Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti kongkrit yang bisa meyakinkan dan secara sah. Karena selama ini, pihak PT Arta Prigel hanya bisa menunjukkan bukti surat surat bukti hanya Photo Copi,” imbuhnya.

Sedangkan, bukti bukti pendukung yang diajukan Dahlian diantaranya tanah berbatasan dengan saksi saksi yang ada. Kesaksian palsu atau keterangan bohong yang disampaikan Arsal yang sebelumnya diajukan oleh PT Arta Prigel yang mana Arsal menjabat selaku Pjs Kades.

“Nah, ganti rugi itu yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit tersebut, hanya 6 warga dengan keseluruhan luas tanah 11 Ha, didalam bukti T – 8 tidak ada No surat pelepasan hak tahun 1996. Selain itu, tiga saksi yakni, Arsal, Sahril, Upindi, dan, Yari yang diajukan Tergugat tidak mengetahui persis akar permasalahan, ” tambahnya.

Maka dari ini, menurut Firnanda SH, Cla dan Minsuri SH, ketua Majelis PN Lahat dapat memeriksa dengan teliti semua berkas dan bukti bukti yang diajukan. Juga meminta Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah/lahan milik Almarhumah Maijah dari orang tua Penggugat seluas kurang lebih 12 Ha yang berlokasi di Desa Talang Sawah, Kecamatan Lahat Selatan.

“Nomor tanah adat: 038/P/TS/1994 atas nama Maijah binti Jamun. Dari semua bukti yang ada maka kami mintak ketua Majelis dapat menghukum pihak Tergugat dan dapat membayar kerugian Materiil maupun Imateril kepada Penggugat sebesar Rp.64.486.000.000,- dan dibayar tunai,” pinta Minsuri dan Firnanda.

Sementara itu, pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Ir Romanus Noer Widarto MM dan Kuasa Dereksi PT Arta Prigel Ir Yulius dikonfirmasi terkait pembacaan yang disampaikan Penggugat menyampaikan, intinya mereka hanya menerimaSidang lanjutan perkara nomor 1/pdt.G/2018/PN Lahat. Diketua Hakim Majelis Agus Pancara SH MH, Hakim anggota I Dicky Syarifuddin SH MH, Hakim anggota II Maharta Noerdiansyah SH, Akan dilanjutkan tanggal (13/8/2018) dengan Agenda keterangan sakai dari pihak tergugat. Hadir dalam persidang pihak tergugat PT Arta Pregil, turut tergugat I Pemda Lahat, dan turut tergugat II Badan Pertanahan Nasional (BPN) La saja apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat Firnanda SH CLA.

“Kami ikut saja, apa yang disampaikan PH dari warga tersebut. Namun, semua itu tinggal keputusan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan. Kita taat dengan hukum dan apa keputusannya.

Terakhir, setelah mendengarkan Kesimpulan yang dibacakan Firnanda SH, CLA selaku Kuasa Hukum dari Penggugat, lalu, Ketua Majelis Hakim memukul palu sidang dan memutuskan sidang akan dilanjutkan pekan depan Tanggal (19/9/2018), dengan agenda Keputusan. (Din)

Leave a Reply