FITRA Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Di Muba

Palembang, jurnalsumatra.com – Pada tahun anggaran 2017 Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 541 miliar dan telah terealisasi (sampai dengan 30 November 2017 ) sebesar Rp 288 miliar atau 53,39% dari total anggaran. Untuk pembangunan jalan,  diduga terjadi korupsi yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp 8 279.362.905.

Koordinator FITRA Sumsel Nunik Handayani mengatakan,  berdasarkan hasil pemeriksaan audit BPK semester 2 tahun 2017, dan pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan, terhadap 25 paket  dan 10 paket pekerjaan pembangunan peningkatan jalan pada Dinas PUPR tidak sesuai kontrak yang telah disepakati. Sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 8 279.362.905

“Modus yg dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah yaitu dengan  mengurangi volume pada pekerjaan pembangunan jalan serta adanya indikasi pengurangan mutu beton,” ujarnya.

Nunik mengungkapkan,   dari hasil pengujian dilapangan secara uji petik menunjukkan bahwa kuat tekan benda uji tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak yaitu hanya mencapai K–125 s.d K–250. Sedangkan  berdasarkan pada dokumen kontrak disyaratkan untuk mutu beton adalah K 300 dan K 250, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga satuan pekerjaan beton yang dibayarkan.

“Berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian harga satuan pekerjaan beton diketahui bahwa terdapat nilai mutu beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Sehinga wajar kalau sebagian besar jalan jalan di Musi Banyuasin banyak yang rusak. Meskipun anggaran untuk pembangunan/perbaikan jalan ini dianggarkan setiap tahunnya dengan biaya yg besar,” bebernya.

Oleh sebab itu,  lanjut Nunik,  atas permasalah tersebut FITRA Sumsel merekomendasikan KPK dan dan Inspektorat daerah untuk memeriksa pihak terkait yang terlibat atas potensi kerugian dari pembangunan dan menguatan jalan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Selanjutnya,  meminta Bupati dan DPRD untuk melakukan evaluasi atas progam pembangunan dan menguatan jalan di Kabupaten Musi Banyuasin, karena tentu akan merugikan masyarakat.

“Meminta Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin untuk bertanggung jawab atas kelalaian tersebut sehingga mengakibatkan potensi  kerugian keuangan daerah,” tandasnya.  (yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − one =