Fitra Persoalkan Pemberian Penghargaan Lembaga Publik KIP Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel) dalam keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, sebab dari beberapa lembaga publik instansi pemerintah khususnya, Fitra Sumsel Masih kesulitan dalam melakukan akses untuk memperoleh data atau informasi Publik.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumsel Nuniek Handayanie senin (11/12/2017) mengatakan Pihaknya  mempertanyakan penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik Sumsel kepada lembaga Publik khususnya instansi pemerintah kemarin.

“Penghargaan yang diberikan pada lembaga publik dalam transparansi anggaran dan informasi publik patut dipertanyakan. Atau bisa jadi pelaksanaan UU 14/2008 hanya untuk sebuah pencitraan,” kata Nuniek.

Menurutnya, di era transparansi dan keterbukaan informasi publik saat ini, masyarakat seharusnya sudah dapat dengan mudah untuk mengakses atau meminta data publik kepada lembaga publik/OPD, namun faktanya ketika masyarakat meminta data ke pada lembaga publik justru sulit dan harus terlebih dahulu bersengketa informasi di Komisi Informsi Publik (KIP).

“Menurut kami, harusnya KIP Sumsel lebih gencar dalam mendorong dan mensosialisasikan UU Keterbukaan informasi publik kepada Badan Publik/OPD yg ada diseluruh wilayah Prov Sumsel, ketika hal ini sudah berjalan dengan baik barulah KIP memberikan penghargaan, kalo seperti kemarin penghargaan yang diberikan menjadi pertanyaaan publik karena melihat kondisi yang ada saat ini,”tegasnya.

Lanjut Nuniek, sebagai gambaran saat ini Fitra Sumsel justru sedang bersengketa informasi dengan Kabupaten yang mendapatkan anugrah/penghargaan dimana telah menerapkan keterbukaan informasi ( transparan )  diberikan oleh Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan .

Pada tanggal 7 Maret 2017 FITRA Sumsel telah mengajukan permohan data ke KPUD Muba dan sampai saat ini belum mendapatkan data yg dimintanya, karena tidak bisa mendapatkan data yg dimintanya maka kemudian Fitra Sumsel mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke KI Provinsi Sumsel.

Tapi karena lambatnya kinerja KI Sumsel dalam proses penyelesaian sengketa informasi, sehingga sampai saat ini belum ada keputusan yang jelas karena baru dilakukan pemeriksaan awal oleh KI pada bulan September 2017 kemaren, dan sampai saat ini tidak ditindaklanjuti lagi penyelesaian sengketa informasinya.

Padahal data yang kami minta itu adalah termasuk data publik yaitu ada 3 poin data berupa: 1.Salinan lengkap DPA KPUD MUBA murni induk tahun anggaran 2016 2.Salinan lengkap DPA KPUD Muba perubahan anggaran tahun 2016 3.Salinan lengkap dokumen pengadaan dan pemenang lelang baik yang melalui proses lelang maupun penujukan langsung yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada kabupaten Musi Banyuasin,

Sebagaimana telah diatur pada Pasal 9 UU 14/2008 telah mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala. Termasuk di dalamnya adalah informasi-informasi yang menyangkut data-data pemerintah seperti profil, layanan dan lain sebagainya.

“Termasuk pula di dalamnya dokumen-dokumen dan informasi terkait dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah,” katanya. Untuk diketahui, kata dia,

Berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, Pemda diharuskan menyediakan satu kanal atau menu khusus.

 “Transparansi Pengelolaan Anggaran” yang di dalamnya mesti mempublikasikan 12 dokumen anggaran penting. Seperti rancangan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ringkasan rancangan perubahan APBD, Perda APBD, dan masih banyak lagi. Lebih lanjut, FITRA Sumsel yang notabenya sebagai lembaga kajian/analisa kebijakan pemerintah daerah , tetap akan konsen melakukan pengawalan penyelanggaran UU Keterbukaan publik. Pihaknya berharap, KIP Sumsel terus gencar melakukan sosialisasi dan penguatan.(***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 1 =