Forum Kades OKI Berpolitik Praktis

KAYUAGUNG, jurnalsumatra.com –  Menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2018, aksi dukung mendukung mulai bermunculan, bukan hanya dari masyarakat bahkan aparatur pemerintah desa sekalipun terlibat politik praktis.

Hal ini menyikapi pertemuan sejumlah kepala desa (Kades) di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) yang tergabung dalam Forum Kades OKI, Ir H Ishak Mekki MM, salah satu bakal calon Gubernur Sumsel pada Pilkada 2018, mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat Bumi Bende Seguguk.

Salah satunya dari Pemuda Pemerhati Pembangunan Kabupaten OKI, Welly Tegalega SH. Menurutnya, kepala desa yang terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat, baik calon bupati maupun calon gubernur, bisa disanksi karena melanggar undang-undang.

“Aturannya jelas, yakni pada Pasal 70 Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan KPU Pasal 66 Ayat 2 Huruf C tentang Pilkada. Ini ancamannya bisa pidana,” cetus Welly, Kamis (16/11).

Apalagi, sambung Welly, pada pertemuan beberapa Kades di OKI yang tergabung dalam Forum Kades yang diketuai Yakub MS (Kades Jambu Ilir OKI) itu, mereka menyatakan sikap dan siap memenangkan Ishak Mekki menjadi Gubernur.

“Kades itu merupakan perpanjangan Pemerintah di tingkat desa, tugasnya melayani masyarakat, bukan untuk mencari ‘seseran’ dengan menghadap salah satu kandidat Gubernur. Kami minta Inspektorat OKI memanggil Kades Jambu Ilir, Yakub, yang saat itu mengetuai rombongan dan mempunyai ide untuk mendukung Ishak Mekki jadi Gubernur,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) OKI, Hj Nursula SSos mengaku belum mengetahui jika forum kades OKI mendeklarasikan diri dan siap memenangkan salah satu kandidat gubernur. “Saya belum tahu informasinya. Nanti akan kita koordinasikan dengan Inspektorat OKI,” pungkasnya.

Sedangkan Komisioner KPUD OKI, Idham Khalik SE membenarkan adanya larangan bagi ASN dan Kades untuk terlibat dalam politik praktis. “Ya hal itu dilarang dan aturan yang mengatur larangan itu sangat jelas. Tinggal lagi, untuk sanksinya, tergantung dengan sejauh mana pelanggaran itu dilakukan para Kades, itu harus dilakukan penyelidikan lebih mendalam,” terang Idham. (ata)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 9 =