Foto Presiden Dan Wakilnya Tidak Boleh Dalam APK

Palembang, jurnalsumatra.com – Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah menjelaskan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon (paslon) yang diperbolehkan termasuk isi materi kampanye. Didalam Peraturan tersebut juga menjelaskan hanya foto Presiden dan Wakil Presiden yang tidak boleh dipasang dalam APK.

Komisoner KPU Sumsel Divisi SDM dan Parmas Ahmad Nafi mengatakan, dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tersebut menjelaskan aturan ukuran baleho, spanduk, umbul-umbul dan stiker yang boleh dibuat paslon. Batasan ukurannya adalah untuk baleho atau bilboard berukuran 4*7 meter, spanduk 1,5*7 meter, umbul-umbul 5*1,5 meter dan stiker 10*5 centi meter. “Kalau ukurannya lebih kecil dari yang ditetapkan KPU itu diperbolehkan. Tapi kalau melebihi dari ukuran yang ditetapkan KPU itu akan ditertibkan,” ujarnya ketika diwawancarai di KPU Sumsel, Jumat (2/3/2018).

Lebih lanjut dia menjelaskan, didalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tersebut juga menjelaskan materi yang diperbolehkan dalam APK. “Materi yang diperbolehkan dalam APK adalah nama paslon, foto paslon, nomor urut paslon, visi dan misi. Selain itu, di APK diperbolehkan memasang foto Ketua Umum Parpol dan pengurus Partai politik (Parpol) pengusung,” bebernya.

Naafi mengungkapkan, yang tidak diperbolehkan ada dalam APK adalah foto Presiden bapak Jokowi Widodo dan Wakil Presiden bapak Yusuf Kalla. “Hanya foto Presiden dan Wakil Presiden yang tidak boleh masuk di APK. Selain itu, ya diperbolehkan,” ucapnya.

Mengenai jumlah APK yang dikeluarkan KPU Sumsel lanjut Naafi, untuk baleho dan spanduk masing-masing sebanyak 5 lembar disetiap kabupaten/kota. “Berdasarkan aturan, paslon hanya boleh membuat 150 persen dari jumlah yang dikeluarkan KPU Sumsel. Jadi paslon diperbolehkan membuat 8 baleho dan spanduk di setiap kabupaten/kota,” bebernya.

Naafi menambahkan, pemasangan APK dimulai pada 15 Februari sampai 23 Juni. Untuk lokasi pemasangan APK sudah ditetapkan sesuai  Peraturan KPU Sumsel Nomor 3/PL.03.UKPT/16/Prov/2018 tanggal 12 Februari 2018. “Memasuki masa tenang pada 24 Juni semua APK akan dicopot oleh Bawaslu. Karena itu kewenangan mereka,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − three =