FPKS Yakin Kiprah Indonesia Wujudkan Perdamaian Dunia

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meyakini Indonesia dapat berperan mewujudkan perdamaian dunia sesuai mandat konstitusional, setelah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Status Indonesia sebagai Anggota DK PBB bisa menjadi momentum pengokohan kiprah Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia,” kata Jazuli di Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan selamat dan bangga atas pencapaian diplomasi Indonesia hingga menjadi anggota tidak tetap DK PBB, itu merupakan satu pencapaian yang membanggakan.
Menurut dia, Indonesia memiliki mandat konstitusional yang kuat untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
“Dengan status keanggotaan DK PBB ini mandat itu akan semakin kuat dilaksanakan di pentas global,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR itu menilai Indonesia dapat memberikan sumbangan konkret dengan turut menyusun dan memutuskan rancangan/draf resolusi perdamaian dan keamanan global khususnya di negara-negara yang masih terjajah dan dirundung konflik atau perang.
Dia berharap para diplomat Indonesia mampu memainkan peran strategis ini untuk membela negara-negara dan masyarakat dunia yang masih terjajah dan tertindas seperti di Palestina dan negara-negara konflik di Timur Tengah dan Afrika.
Lebih lantang
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS di DPR Sukamta menilai terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak berbagai bangsa yang masih mengalami penindasan seperti Palestina dan Etnis Rohingya.

“Saya ucapkan selamat untuk Bu Menlu (Retno Marsudi)dan seluruh delegasi. Ditengah anggaran Kemlu yang terbatas, terpilihnya Indonesia menunjukkan kemampuan delegasi Indonesia dalam melobi dan wujud kepercayaan berbagai negara atas peran diplomasi Indonesia selama ini terutama dalam isu Rohingya dan Palestina yang terlihat cukup menonjol,” kata Sukamta.
Dia mengatakan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tidak perlu menjadi pro kontra, meskipun posisinya tidak sekuat anggota tetap,  akan sangat membantu dalam mempercepat upaya diplomasi yang selama ini dilakukan.
Menurut dia, Indonesia melalui keanggotaan di DK dapat bersuara lebih lantang dalam menyikapi persoalan internasional, masyarakat pasti mengharapkan Indonesia punya peran lebih kuat dalam mewujudkan perdamaian.
“Peran yang lebih kuat dalam diplomasi internasional ini tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, ini perlu jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Dia mengatakan ada beberapa prioritas yang perlu diperjuangkan Indonesia, pertama upaya Kemerdekaan Palestina dan polemik atas posisi Yerusalem yang diklaim AS sebagai ibukota Isarel.
Kedua menurut dia, persoalan Etnis Rohingya untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, dan ketiga, upaya penanganan terorisme.
Sebelumnya, Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dalam pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB di New York, Jumat (8/6).
Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk Periode 2019-2020.
Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota MU PBB, sementara itu Maladewa yang menjadi pesaing Indonesia hanya memperoleh 46 suara. (anjas)

Leave a Reply