FPLL Akan Tuntut Pemkab Lahat Soal Pembayaran Proyek

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Kalau sebelumnya masa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Jasa Kontruksi (FMJK) Kabupaten Lahat, Kamis (30/11/2017) sekitar pukul 09.00 WIB menggelar aksi demo. Digelarnya unjuk rasa yang dilakukan oleh FMJK ini, dikarenakan tidak adanya kejelasan pembayaran untuk pihak ketiga.

Lain halnya dengan masa Forum Pengadaan Jasa Kontruksi (FPJK), rencananya puluhan  kontraktor akan menuntut kembali Pemerintah Kabupaten lahat (Pemkab)   dengan tuduhan wanprestasi, ketika piutang senilai pekerjaan dalam kontrak  tak dibayarkan kepada kontraktaktor sesuai kontrak . Langkah tersebut adalah tahap lanjutan usai aksi demo Forum Pengadaan Jasa Kontruksi (FPJK)  minggu Lalu  di Pemkab Lahat.

Seperti ditegaskan, Firdaus Alamsyah , Forum Pengusaha Lokal Lahat  (FPLL), pihaknya bakal menuntut 10 kali dari total Rp 124 miliar total tunggakan yang belum dibayarkan.

“Nah, kalau kami benar-benar lakukan itu, bias-bisa seluruh APBD habis. Kalau kami tuntut 10 kali dari total kerugian yang kami alami, bisa-bisa sampai Rp1,9 triliun kan. Tapi kami belum mau ke arah itu. Asal, hak kami bisa segera dipenuhi,” tegas Firdaus Alamsyah, yang juga pemilik CV .Tunas Intan Permata dan CV. Cleopatra , Kamis (7/12/2017).

Menurut Daus, langkah hukum itu dianggap sepadan untuk ditempuh. Sebab, sekira 120 kontraktor yang tergabung dalam forum tersebut memiliki beban tersendiri yang bergantung pada pelunasan tunggakan pembayaran dari pemerintah. Baik dalam bentuk BPKB, rumah hingga lahan kepada perbankan ataupun debitur.

“Kalau benar dalam minggu-minggu ini tidak ada kejelasan untuk pembayaran. Tidak menutup kemungkinan langkah seperti diatas akan kami tempuh,” ujarnya.

Opitimisme untuk menang dalam gugatan tersebut pun nyaris bisa dipastikan. Sebab, kata dia, kontraktor sebagai pemilik jasa dan Pemkab Lahat  sebagai pengguna jasa telah terikat kontrak kerja. Yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2015, tentang perubahan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Meskipun dalam kontrak, sanksi hanya berlaku bagi kontraktor, baik dalam bentuk denda, pemutusan kontrak, hingga blacklist. Tapi upaya hukum lain bisa kami tempuh, dengan tuduhan wanprestasi,” bebernya.

Gelong Saputra , pemilik CV Mitra Jaya juga optimistis memenangkan gugatan pada Pemkab Lahat . Sebab, posisi Pemkab Lahat  terbukti menyalahi kontrak yang telah dibuat dan disepakati bersama.

“Jelas ini suatu bukti. Artinya, pihak Pemkab Lahat sudah melanggar dari aturan yang sudah disepakati,” tuturnya.

Ia menjelaskan, para pengusaha tidak melulu dijejali kata belum ada transfer dana dari pusat. Sebab, hal itu bukanlah urusan pengusaha. Mereka hanya bertanggung jawab pada pekerjaan yang disepakati. Sedangkan, tanggungjawab pemerintah membayar dana yang telah dialokasikan sebelumnya.

“Jauh hari, pemerintah sudah tahu besar anggaran untuk kegiatan. Jadi jelas, kami tidak mau tahu soal dana transfer ini. Yang kami inginkan, hak kami dibayarkan,” pungkasnya. (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 3 =