FPP Tolak Perbup No 42/2017

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Belasan orang pemuda yang mengatasnamakan Forum Peduli Pendidikan (FPP) Kabupaten Lahat, tak menyurutkan aksi mereka menolak Perbup No. 42 tahun 2017 terkait dugaaan pungutan berkedok sumbangan sekolah dihapuskan.

Dalam aksi itu, disampaikan didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, yang saat itu sedang menjalankan penutupan Rapat Paripurna, sekitar pukul 09.00 WIB. Beruntuk aksi tersebut, tidak lepas dari pengawasan anggota Polres Lahat, Selasa (18/9/2018), kemarin.

Segelintir pemuda yang mengatasnamakan FPP ini, memberanikan diri menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Lahat untuk menyuarakan keluhan rakyat beranggapan, para anggota Dewan yang duduk di kursi yang empuk disana bisa mendengarkan aspirasi mereka, karena DPR dari rakyat dan digaji oleh rakyat.

Menurut Sundan perwakilan aksi menerangkan bahwa pemerintah Kabupaten Lahat, bagian yang harus bertanggung jawab karena telah dianggap menyengsarakan orang tua siswa, atas Perbup yang telah membuat rakyat miskin menjerit juga kerana ekonomi yang semakin menghimpit.

Namun, dilapangan terlihat perdebatan sengit terjadi dari awal saat pemuda ini akan masuk ke lingkungan kantor DPRD, bermula dari ditutupnya pagar kantor oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Lahat, sempat terjadi bersih tegang, akhirnya para pendemo disuruh masuk.

Sempat bertemu Marwan Mansyur selaku wakil Bupati Lahat, peserta aksi sempat melakukan izin untuk melakukan aksi. Bijak, Wakil Bupati Lahat ini mempersilahkan peserta aksi untuk menyuarakan tuntutannya namun tentunya Marwan berharap agar dalam penyampaian tuntutan dilakukan dengan damai dan tertib.

Sesampainya di gedung DPRD Lahat dikawal pihak kepolisian sebagai pengaman jalannya aksi, kelimanya kemudian langsung menyuarakan agar para anggota dewan keluar, untuk menemui dan menanggapi aksi yang dilakukan.

Lagi lagi, kembali terjadi ketegangan karena adanya jawaban dari salah satu anggota dewan, yang dianggap peserta aksi menghalang halangi mereka dalam menyampaikan aksi. Ketegangan mulai berangsur turun saat perwakilan dari DPRD Lahat menemui peserta aksi.

Aksi terhenti sejenak, peserta aksi menyepakati akan diadakan musyawarah dengan pihak terkait selesai rapat anggota DPRD Lahat.

“Kami menuntur agar Perbup nomor 42 tahun 2017 segera dihapus, karena kami menyatakan bahwa Perbup ini menyengsarakan rakyat. Karena, atas kebijakan ini masyarakat harus membayar biaya sekolah dan jelas sangat menyengsarakan kami rakyat miskin,” terang Sundan.

Hal serupa juga disampaikan pengunjuk rasa lainnya, Ahkamuddin menegaskan, padahal pada Permendikbud No 44/2012, Pasal 9 ayat 1, berbunyi, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemda dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

“Kenyataan di lapangan, banyak siswa dari keluarga tidak mampu, dimintai sumbangan sukarela, untuk menghindari pungli, jelas ini memberatkan sekali, dengan ditetapkan nominal besarannya,”katanya.

Oleh sebab itu, sambung dia, segera tarik dan hapuskan Perbup No 42/2017, tentang penyelenggaraan pendidikan berkualitas atas asas fotong royong melalui peran komite sekolah, karena telah meresahkan masyarakat.

“Copot kepala sekolah, yang terbukti mengkomersialisasikan pendidikan, dengan memberlakukan pungutan berkedok sumbangan, padahal anggaran sekolah sudah dialokasikan sebesar 20 persen, belum lagi adanya dana BOS,” tukas Ahkamudin.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lahat, Marwan Mansyur SH MM menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), mengenai hal ini.

“Pastinya tidak bisa langsung dihapus begitu saja, diperlukan kajian dan koordinasi dahulu, baru kita tindak lanjuti,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi lV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Gaharu SE MM menyampaikan, pihaknya sangat menyayangkan dengan adanya pungutan berkedok sumbangan di sekolah negeri.

“Kami sangat tidak setuju, adanya sumbangan berkedok pungutan, terlebih lagi memberatkan orang tua, terlebih dari kalangan tidak mampu, soal ini, sepenuhnya akan berkoordinasi dengan instansi terkait,” jelas Gahari. (Din)

Leave a Reply