FPPD: Dana Desa Meningkatkan Pemerataan Pembangunan

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketua Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Farid Adi Rahman mengatakan dana desa terbukti meningkatkan pemerataan pembangunan di desa-desa.
“Kami setuju jika dana desa dinaikkan, lepas dari tahun politik dana desa merupakan hak desa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa. Selama ini dana desa terbukti meningkatkan pemerataan pembangunan di desa,” ujar Farid di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan dana desa merupakan hak desa yang besarnya paling sedikit 10 persen dari anggaran perimbangan yang diberikan daerah. Hingga saat ini, kata dia, hak desa baru diberikan sekitar 80 persen oleh pemerintah.
“Dana Desa jelas sekali meningkatkan pemerataan pembangunan. Kalau distribusi merata maka peningkatan ekonomi akan merata.
Kalau ingin kapasitas dan kesejahteraan masyarakat lebih baik, maka dana desa harus diusahakan mencapai 20 persen pada alokasi atas perimbangan daerah atau diupayakan 10 persen dari APBN,” papar dia.

Oleh karena  itu, dia mendukung kenaikan dana desa pada 2019 dan meminta agar tidak dikaitkan dengan politis.
“Ini negara mau memberikan haknya pada desa, ya jangan dibilang politis. Kasihan kalau desa hanya menjadi objek politik,” imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo memastikan dana desa pada 2019 akan mengalami kenaikan pada kisaran Rp75 triliun hingga Rp80 triliun dari Rp60 triliun pada 2018.
“Diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi Rp75 triliun hingga Rp80 triliun. Pada intinya, Bapak Presiden Joko Widodo ingin meningkatkan dana desa itu sendiri, sekarang tergantung pada pengelolanya (kepala desa) bagaimana kasus korupsi dana desa bisa ditekan,” ujar Eko.
Meski demikian, Eko menegaskan kenaikan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Presiden 2019. Total sejak 2015 hingga 2018, pemerintah telah mengucurkan dana untuk dana desa sebesar Rpp187 triliun.(anjas)

Leave a Reply