Fraksi Golkar Soroti Hasil Evaluasi APBD Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan APBD Sumsel TA 20202 belum memenuhi standar berdasarkan peraturan perundang-perundangan disoroti oleh Fraksi Partai Golkar (F-PG).

Ini disampaikan juru bicaranya, Marzuki,SE di rapat paripurna XI dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel atas pengajuan 7 Raperda Sumsel tahun 2020,  Senin (24/2/2020).

“Fraksi Partai Golkar menegaskan kepada Pemprov Sumsel untuk memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Pemerintahan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan visi misi tidak akan tercapai apabila penataan dan pengelolaan keuangan daerah tak sejalan dengan prinsip-prinsip good governance,” kata Marzuki.

Sementara, dalam pemandangan umumnya, seperti soal raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana FPG memohon penjelasan Pemprov Sumsel terkait upaya mitigasi bencana yang bakal dilakukan. Karena Sumsel merupakan salah satu daerah rawan bencana karhutla yang cukup serius di musim kemarau.

Serta di musim penghujan ada bahaya banjir dan longsor yang kerap terjadi di sejumlah daerah. Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya HA Syarnubi,SP,MM menyampaikan terkait raperda pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung diharapkan agar sejalan dengan kebijakan satu peta pemerintah pusat.

Dimana, basis datanya dapat dikaji dan berdampak terhadap efektivitas pencegahan terhadap bahaya kerusakan hutan. F-PDIP juga menyatakan sejatinya kebijakan publik merupakan proses yang menentukan bentuk sebuah kehidupan dari bangsa dan negara. Dan karena kebijakan publik adalah domain negara maka F-PDIP berharap agar kebijakan publik yang disusun sebagai upaya untuk me-manajemeni kehidupan bersama masyarakat Sumsel.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Prima Salam,SH dalam tanggapannya terkait masalah kebakaran hutan yang tiap tahunnya terjadi terutama di musim kemarau sebagian besar diakibatkan kelalaian manusia.

“Ini yang menyebabkan bencana kabut asap hingga berbulan-bulan lamanya dan berskibat buruk bagi kesehatan hingga kematian. Mohon penjelasan Pemprov Sumsel terkait upaya pencegahan yang dilakukan agar bencana kebakaran hutan dan lahan benar-benar dapat diminimalisir sehingga tidak ada lagi unsur kesengajaan dari manusia,” pintanya.

Sementara, pada rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Sumsel, H Muchendi Mahzareki dan dihadiri Wagub Sumsel, H Mawardi Yahya akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda jawaban Gubernur Sumsel atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel.(udy)