Fraksi PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dipertanyakan

Jakarta, jurnalsumatra.com – Anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Inayah Wulandari Wahid mempertanyakan penolakan Fraksi PKS DPR RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, padahal dulu terlibat dalam inisiasi RUU tersebut.
“Fraksi PKS itu ada di dalam pembuatan dari awal. Mereka ada di situ. Jadi kalau kemudian ngomongnya baru sekarang, kemarin-kemarin kemana aja, Pak?” ujar Inayah Wahid, di Jakarta, Rabu.
Ia merasa tidak habis pikir dengan Fraksi PKS yang mementahkan RUU itu, di saat dinilai perlu untuk segera disahkan karena Indonesia dalam darurat kekerasan seksual berdasarkan catatan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Apabila Fraksi PKS keberatan dengan usulan pasal tertentu, selama masih rancangan UU, tentu masih terbuka jalan untuk memberikan masukan.
Miskonsepsi karena hoaks terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terjadi, sehingga Inayah meminta masyarakat membaca rancangan UU yang sebenarnya.
“Saya sangat berharap masyarakat itu benar-benar baca supaya tahu bahwa memang tidak ada pasal-pasal yang kemudian soal zina, LGBT atau apa pun itu,” kata dia lagi.
Fokus utama RUU itu adalah pemulihan korban, perlindungan korban, hak-hak korban serta definisi kekerasan seksual selama ini belum tercakup payung hukum yang jelas.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyebut fraksinya menolak RUU itu didasarkan alasan potensi pertentangan materi/muatan RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama.
Menurut politisi laki-laki itu, definisi kekerasan seksual hingga cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berprespektif liberal.(anjas)

Leave a Reply