Ganti Rugi Lahan Warga Temui Titik Terang

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Akhirnya perseteruan warga Desa Banjarsari Kecamatan Merapi Timur dengan PT Pribumi Banjarsari (BP) terkait masalah Lahan dapat terselesaikan. Setelah sebelumnya, masyarakat duduki kantor PT BP serta memasang tenda.

Akibat aksi protes yang dilakukan warga Desa Banjarsari tersebut, membuat pihak perusahaan yang bergerak dibidang Batubara itu tidak bias beroperasi.

Jum’at (18/5/2018), kemarin, persoalan ini, terpaksa ditengahkan oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat. Dalam rapat antara warga VS PT BP ini, langsung dipimping Plt Bupati Lahat Marwan Mansyur SH MM, dipusatkan di Oprom Pemda Lahat.

Tak hanya difasilitasi Pemda Lahat saja, pertemuan dalam situasi yang sempat memanas itu antara warga dengan perusahaan PT BP juga dihadiri langsung oleh Kapolres Lahat, AKBP Robi Karya Adi SIK, Dandim 0405 Lahat, Letkol CZI Srihartono, Ketua Pengadilan Tinggi, Agus Pancara SH Mhum, serta dua anggota DPRD Lahat asal Dapil Merapi yakni Hudson Arpan dan Tanhar Efendi juga hadir dalam menengahi pertemuan itu.

Selesainya pertikaian ini ada tiga opsi yang disepakat antara warga Desa Banjarsari dengan PT BP, diantaranya, dicabutnya pelaporan PT BP ke Polres Lahat atas tuntutan warga Banjarsari, kemudian kesepakatan yang kedua adalah dicabutnya tenda masyarakat yang memblokade jalan masuk perusahaan PT BP dan kesepakatan yang ketiga disetujui harga ganti rugi yang disepakati antara warga desa dengan PT BP yakni, untuk lahan tanam tumbuh sebesar Rp 55.000 permeter dan semak belukar Rp 50.000 permeter.

Perwakilan warga Desa Banjarsari, Erwin menyampaikan, setelah alotnya pertemuan demi pertemuan dengan perusahaan, terhadap lahan tanah, kini semuanya berlepas lega. Awalnya, ganti rugi untuk tanam tumbuh Rp 70.000, semak belukar kisaran Rp 50.000-Rp 65.000, tapi, disepakati tawaran dari PT BP.

“Negosiasi dengan PTBP sudah 10 kali pertemuan, semuanya tidak menemui titik terang dan akhirnya, kini, berakhir dengan telah disepakatinya tiga poin diatas,”katanya, Jum’at (18/5/2018), kemarin, dalam pertemuan tersebut.

Lalu, katanya, tenda-tenda warga yang memblokade jalan masuk ke perusahaan, sudah dilepas dan dipersilahkan PT BP beroperasi kembali.  “Rakyat tidak akan menghalang-halangi pengoperasional perusahaan di Kecamatan Merapi Area, hanya saja, setiap permasalahan hendaknya dilaksanakan dengan cara arif dan bijaksana, dan alhamdulillah semuanya usai sudah,” tambahnya lugas.

Direktur Operasi PTBP, Dani didampingi Direktur Humas dan SDM, Emil Zaman membenarkan, setelah melalui perdebatan cukup panjang, akhirnya warga Desa Banjarsari mau menyetujui tawaran dari perusahaan atas ganti rugi.  “Untuk lahan memiliki tanam tumbuh kita hargai Rp 55.000 permeter sedangkan semak belukar Rp 50.000 permeter, itu sudah diatas harga resmi dari pemerintah yakni Rp 40.000 permeter untuk tanam tumbuh,” tukasnya.

Sementara itu, Plt Bupati Lahat Marwan Mansyur SH MM  dengan melalui musyawarah serta duduk bersama, akhirnya didapatkan jalan keluar sehingga keduanya tidak ada lagi gesekan atau tidak menemui formulasi terbaik.

“Alhamdulillah, solusi sudah ditemukan, warga mau menerima harga yang ditawarkan perusahaan, kini, tinggal teknisnya saja, dan paling penting, keduanya sepakat mencabut laporan dan tenda yang menutupi jalan masuk, kini, PT BP sudah kembali beraktifitas seperti semula,” bebernya.

Diakui Marwan, sebenarnya persoalan ini terjadi lantaran ego keduabelah pihak sendiri, yang sama-sama mempertahankan kepentingan masing-masing. Seharusnya kehadiran perusahan itu, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika dari awal sudah ribut, apa yang jadi manfaatnya.

“Oleh sebab itu, Pemerintah hanya memfasilitasi untuk mediasi saja. Sepatutnya pihak perusahaan dapat menjaga kearifan lokal, dan konsitensi dengan apa yang dijanjikan,” imbuh Marwan lagi.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Lahat, Ir Hudson Arpan Msi didampingi Tanhar Effendi SE menyampaikan, sangat mengapresiasi sekali, apa yang telah dilakukan perusahaan terhadap warga Banjarsari, kaitannya pembayaran ganti rugi lahan.

“Setidaknya dengan mediasi langsung oleh Pemda Lahat, Alhamdulillah akhirnya menemui titik terang, inilah yang diharapkan oleh masyarakat selama ini. Setidaknya, tiga Opsi pihak perusahaan sudah sepakat agar persoalan yang ada tidak berkepanjangan lagi,” jelasnya. (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 6 =