GNPK-RI Seruduk Pemkab Lahat

Lahat, jurnalsumatra.com – Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GNPK-RI) kembali gelar aksi damai dihalaman Pemerintahan Daerah (Pemkab) Kabupaten Lahar, Rabu (16/10/2019).

Demo yang dilakukan sebagai bentuk protes masa yang berkekuatan hanya puluhan orang itu, dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB.

Koordinator Aksi (Korak) Saryono Anwar S.Sos didampingi Rudi Agustian SE menilai hampir satu tahun kepemimpinan Cik Ujang SH – H Haryanto SE MM belum ada gebrakan secara siknifikan.

“Sangat kita sesalkan, sampai saat ini tidak gebrakan yang dilakukan oleh kepemimpinan Cik Ujang – H Haryanto. Karena, Lahat diketahui Kabupaten termiskin di Sumsel,” cetusnya.

Hal senada disampaikan Elan, dalam aksinya mempertanyakan kinerja Pemkab Lahat, dalam hal ini dinas terkait hanyalah jalan ditempat. Tidak ada action dilapangan ataupun tindakan tegas yang diambil.

“Perusahaan swasta menguasai Lahat tidak pernah ditegur ataupun tindakan tegas oleh Pemkab Lahat terutama dalam penerimaan karyawan yang diduga Ilegal atau tenaga Asing menyelimuti Lahat,” ungkap Elan Setiawan.

Tidak itu saja, Limbah B3 dan CSR juga penambang penambangan Ilegal di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat. Limbah B3 Racuni Rakyat Merapi, debu bertebaran dijalan sehingga, merusak kesehatan warga Merapi.

“Jangan duduk saja dikantor Pemkab Lahat, turun kelapangan. Perusahaan Ilegal yang sengaja tidak membuat izin kenapa tidak ditindak eleh Pejabat Lahat, sebagai bentuk keadilan. GNPK – RI turun kejalan untuk memprotes kinerja dinas terkait serta menyampaikan pesan seluruh lapisan rakyat kecil,” kata Elan.

Selanjutnya, disebutkan Elan, membuat Perda tentang retribusi perpanjangan izin dan memperkejarkan tenaga kerja Asing. Dugaan kongkalingkong antara Perusahaan dan Disnaker yang memberikan data tidak sesuai dilapangan terutama TKA yang ada di Perusahaan di Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat.

“Bagaimana PAD Lahat mau meningkat sementara mobil yang ber-Plat luar menguasai Lahat. Juga tidak ditindak oleh Pemkab Lahat. Kita butuh ketegasan dari dinas terkait, jangan hanya duduk diam dikantor saja,” pungkasnya.

Tegakkan dan terapkan aturan Minerba, jelaskan tentang pengurus dan penerimaam manfaat CSR secara transfaran. Lalu, kata Elan, tindak tegas perusahaan yang tidak punya legalitas serta taati Pergub nomor 74 tahun 2018.

“Yangmana isinya larangan angkutan batubara melintas dijalan jalan Negara.

Stop pembuangan limbah B3 yang dialirkan kesungai. Terapkan dan tertibkan perusahaan perusahaan batubara yang tidak berizin, dan terakhir kami mintak agar pengusaha Galian C tidak berizin dan melanggar aturan,” tutupnya.

Aksi demo yang dilakukan GNPK – RI terakhir diundang oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dikarenakan Bupati Lahat Cik Ujang SH – Wabup H Haryanto SE MM tidak berada ditempat, guna membicarakan soal aksi damai yang dilakukan.

H Januarsyah SH MM langsung memanggil semua dinas terkait mulai Kadishub, Kadis Disnaker, Kadis PM dan PTSP, Kepala Bapedda Lahat, Bagian Hukum Pemkab Lahat, Aksi mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Polres Lahat, dan Sat Pol-PP. Bahkan, pengawalan aksi GNPK – RI ini juga dikawal oleh jajaran Polsek Merapi, Kapolsek Merapi AKP Herdiansyah SH SIK, Kasat Intelijen Polres Lahat AKP M Syamsul Zachri SH, Kasat Sabara AKP Herman A, Kasubag Humas IPTU Sabar T. (Din)