GPI Diminta Untuk Tidak Beraktifitas Sebelum Permasalahan Selesai

GPI Diminta Untuk Tidak Beraktifitas Sebelum Permasalahan Selesai

Muba , jurnalsumatra.com – Kemelut permaalahan PT GPI dengan masyarakat sekitar tak perna usai, selain bermasalah dengan masyarakat 7desa di Kecamatan Lawang Wetan, ternyata GPI juga bermasalah dengan warga desa Kasmaran, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin (Muba).

Menyikapi permasalahan inipun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muba, Abusari SH, MSi tidak tinggal diam, bahkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT GPI dengan masyarakat desa Kasmaran yang berlangsung diruang Banmus Senin (19/11/2018) lalu.

Ketua DPRD Muba menegaskan agar pihak GPI tidak melakukan aktifitas diatas lahan yang disengketakan itu sebelum permasalahan selesai. Tidak hanya itu, Abusari juga meminta pihak GPI menunjukan Peta dan Data-data nama orang yang menerima ganti rugi lahan sengketa seluas 233,5 Ha yang sempat dia pinta pada rapat sebelumnya.

“Permasalahan ini sudah berlarut-larut sejak tahun 1998, berarti sekarang sudah 20 tahun, belum ada penyelesaian. Maka dalam rapat lanjutan hari ini, saya minta pihak GPI agar menunjukan Peta dan data-data nama orang yang menerima ganti rugi lahan yang disengketakan seluas 233,5 Ha. Selain itu, pihak GPI untuk tidak melakukan aktifitas diatas lahan sengketa sebelum permasalahan selesai.

Disini saya juga minta penjelasan dari pihak Dinas Perkebunan, apa yang sudah dilakukan Disbun yang mengeluarkan izin dan yang selalu memantau setiap kegiatan PT GPI, saya yakin dinas perkebunan paham tentang permasalahan ini.”Pinta Abusari.

Pada kesempatan itu Humas PT GPI Hilman menyampaikan permohonan maaaf bahwa pimpinan maupun direksi perusahaan tidak dapat hadir. Mengenai kebijakan tidak bisa diputuskan  saya hanya mendengarkan dari masyarakat yang nantinya akan disampaikan ke direksi. Adapun mengenai perizinan untuk mengeluarkan berkas PT GPI ada di BPN pusat,” Ujarnya.

Mewakili Dinas Perkebunan Muba Subandrio juga mengatakan, kalau permasalahan PT GPI dengan masyarakat babat Toman sudah jelas, namun pihak perusahaan tidak bisa mengambil keputusan dengan alasan untuk diangkat ke ranah hukum.

“Sudah lama betul, saya juga pernah mewakili rapat dikomisi 2 zaman itu, namun pihak perusahaan tidak bisa mengambil keputusan dengan alasan untuk diangkat ke pengadilan atau ranah hukum, yang berkepentingan ini masyarakat disekitar kebun, kalau semata-mata mengandalkan hukum maka urusannya panjang.”Kata dia.

Sementara Buhori Muslim mantan kepala Desa Kasmaran menjelaskan, kalau izin prinsif PT GPI tidak masuk dalam wilaya desa Kasmaran. “Kebetulan waktu pembukaan dulu saya menjabat kades, itu tahun 2001. Lahan itu masuk wilaya kasmaran areal persawahan. Untuk secara detailnya saudara Ashar bisa menjelaskan karena kami 1 grup, yaitu Ulak Teberau, Kasmaran, Babat dan desa Muara Punjung yang mengeklaim.

Maka tahun 2006 tidak ada lagi kegiatan sampai tahun 2018. Berarti bukan baru sekarang kami mengklaim dari 2001. Sedangkan izin Prinsip yang dari pada GPI itu tidak ada masuk dalam wilaya kasmaran, kalau pihak GPI menyatakan bahwa lahan tersebut sudah dibebas itu saya rasa hanya isapan jempol belaka.

Sebab apa, pertama kasmaran tidak ada dalam izin prinsip, yang kedua saya sudah menjadi kepala desa secuil tanda tangan pun tidak ada menandatangani surat pembebasan lahan dari masyarakat kasmaran.

Jadi walaupun dibilang sudah ada pembebasan yang katanya dipermasalahkan, kalau saya sudah tidak percaya lagi, tidak yakin karena tidak ada arsipnya dari GPI. Kalau pembebasan lahan melalui masyarakat  karang Ringin itu kesalahan sendiri kenapa tidak dari kasmaran.”Tegas Buhori Muslim.

Buhori Muslim juga menuturkan dari pengalamannya menyetop kegiatan GPI itu yang tadinya membeli dari sawah masyarakat ulak Teberau yang luasnya 50×50 Ha. Dari pembeli ini  dijual ke kepala desa karang ringin II menjadi 5 Hektar. Kemudian dari 5 hektar ini oleh kades karang ringin II dilemparkah ke humas  menjadi 15 hektar, dari humas dilempar ke GPI menjadi 25 Hektar.”Jadi yang bermain itu mulai dari kades, humas trus manager dari 0,5  hektar menjadi 25 hektar 50 kali lipat, ini kenyataan.”Bebernya.

Sayangnya dalam rapat tersebut pihak GPI mengirim utusan yang tidak bisa mengambil keputusan, hingga rapat akan dilanjutkan Senin (26/11/2018) pukul 13:00 Wib, dengan keterangan sebagai berikut :

  1. Rapat akan dilanjutkan minggu depan pada hari senin tanggal 26 November 2018 pukul 13:00 Wib
  2. Ketua DPRD meminta kepada pihak perusahaan untuk kedua kalinya agar membawa Peta dan Data-data nama orang yang menerima ganti rugi lahan yang disengketakan seluas 233,5 Ha.
  3. Pihak masyarakat (Muzakir) agar membawa seluruh masyarakat yang mengklaim sengketa lahan tersebut.
  4. Ketua DPRD Muba kepada pimpinan perusahan atau Direksi perusahaan yang bisa mengambil keputusan untuk dapat hadir.
  5. Sekali lagi ketua DPRD menginstruksikan kepada perusahan untuk sementara ini untuk tidak boleh melakukan seluruh aktivitas diatas lahan yang disengketakan sebelum permasalahan ini selesai. (ADV Rafik Elyas) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + seventeen =