GRPK Nilai Pemkab Serta DPRD Dianggap Tidur

Lahat, jurnalsumatra.com – Lagi. Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) Lahat kembali sampaikan suara masyarakat Lahat kepada Pemerintahan Daerah (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat.

Ratusan masa yang dinamakan GRPK ini, mendatang kantor Pemkab Lahat dan DPRD Kabupaten Lahat, dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan pengawalan ketat dari pihak TNI, Polri, dan Satpol-PP Pemkab Lahat.

Aksi peduli terhadap bencana alam yang menerjang Kabupaten Lahat dalam sepekan terakhir, menggelar aksi demo, pada Senin (20/01/2020).

“Unjuk rasa yang kami gelar ini, sebagai bentuk protes mewakili masyarakat terhadap bencana alam yang menimpa Bumi Seganti Setungguan akhir akhir ini,” ungkap koordinator aksi (Korak) Saryono Anwar S.Sos didamping Elan Setiawan.

Dalam aksi damai itu, Saryono Anwar, menyampaikan sangat kecewa terhadap Anggota DPRD dan Pemerintah Lahat, yang dianggap hanya tidur dan ongkang kaki terhadap permasalahan yang ada.

“Terbukti, masalah terkait bencana alam serta aktifitas perusahaan pertambangan yang hanya mengeruk hasil Bumi Lahat tanpa memikirkan dampak dan akibat kedepannya,” tambah Saryono Anwar.

Sudah terlalu banyak permasalahan yang ada di Kabupaten Lahat, sudah waktunya para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, angkar bicara jangan hanya duduk dan jalan jalan saja.

“Terus terang, kami sangat kecewa perhatikan jeritan saudara kita yang terkena bencana alam. Bencana menimpa Lahat sudah dimana mana. Salah satu Icon atau ciri khas yang dimiliki Kabupaten Lahat, Bukit Jempol terancam hancur apabila terjadinya Blasting alias pengebooman yang dilakukan perusahaan Tambang Batubara,” imbuh Elas.

Lahat memang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), karena itu, GRPK menyambut dengan kehadiran perusahaan swasta, tapi, bukan sebaliknya akan menyengsarakan warga Kabupaten Lahat.

“Ada sembilan poin yang kami sampaikan dan berharap DPRD Kabupaten Lahat, selaku perwakilan masyarakat agar dapat angkat bicara serta bekerjalah sebagaimana diamanatkan oleh UU yang ada,” pinta Elan lagi.

Sementara, Bupati Lahat Cik Ujang SH menegaskan, sangat mengapresiasi aksi yang dilakuakn ratusan masa dari GRPK Lahat. dan dirinya, sepakat terkait pernyataan sikap yang dilakukan organisasi GRPK yang akan mengawal dan menjaga Icon yang dimiliki Kabupaten Lahat Bukit Serelo Negeri Seribu Megalith.

Tuntutan sembilan poin yang diinginkan GRPK Lahat diantaranya, 1. Menolak keras perusahaan yang melaksanakan peledakan blasting, karna sangat merusak lingkungan sekitar. 2. Undang- undang nomor 78 Tahun 2010 mempertanyakan tentang dana jaminan reklamasi perusahaan, karna banyaknya bekas penggalian tambang batu bara yang di tinggalkan diabaikan begitu saja dan sekarang banyak menjadi danau-danau, sehingga tidak ramah lingkungan lagi. 3. Mengutuk keras tindakan pembuangan limba perusahaan yang tidak sesuai dengan standar ketentuan undang-undang No 4 Tahun 2009 yang berlaku. 4. Mendesak agar pengusaha galian golongan C yang dibataran sungai ditinjau ulang Study kelayakan dan lebih slektif perizinannya, bila perlu di tutup aktivitas oprasional penambangannya. 5. Mempertanyakan implementasi dan transparasi penggunaan anggaran bencana alam kb Lahat. 6. Meminta kepada Bapak Bupati Lahat, membuat kebijakan yang jelas terhadap bencana alam yang terjadi. 7. Siapa kah yang bertanggung jawab atas kerusakan alam akibat pertambangan. 8. Kepada penegak Hukum di Kabupaten Lahat untuk memperoses para pelaku-pelaku kejahatan lingkungan ( AMDAL). 9. Mendesak Kepada Bupati Lahat untuk segera meninjau dan mempelajari surat keputusan No. 821.2 /135/Kep BKSDM/2019 muatasi 5 orang Guru SMP Negeri 1 Kecamatan Jarai, yang sudah ada sertifikasi karna tidak sesuai dengan amanat undang-undang No14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Din)