GRPK Tolan Keras Surat Dishub Provinsi Sumsel

Lahat,jurnalsumatra.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lahat, Kamis (15/11/2018).

Aksi damai yang dilakukan oleh organisasi masyarakat itu menuntut agar Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat dalam hal ini Bupati Lahat, anggota DPRD Lahat dan Dishub Kabupaten Lahat untuk menolak keras surat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan toleransi/dispensasi kepada perusahaan angkutan batubara yang mengizinkan angkutan batubara melalui jalur umum.

Diakui oleh Koordinator Aksi, Saryono Anwar mengatakan, imbas dari keluarnya surat Dishub Provinsi Sumsel nomor 351.2/4151/5/2018 yang telah memberikan toleransi atau dispensasi bagi perusahaan angkutan batubara yang mengizinkan angkutan batubara melintasi jalan negara bisa mengakibatkan fatal bagi masyarakat di wilayah Lahat, Muara Enim, Prabumulih, sampai ke Palembang.

“Kami minta kepada Dishub Kabupaten Lahat agar yang kami sampaikan ini bisa dtanggapi oleh Dishub Provinsi. Karena kami tahu, seharusnya unjuk rasa yang kami lakukan ini dilakukan di Dishub Provinsi, namun kami hanya meminta kepada Dishub Kabupaten Lahat, agar apa yang kami sampaikan ini bisa disampaikan pla ke Provinsi,”katanya.

Tak hanya itu saja, lanjut Saryono Anwar, ada beberapa poin yang diminta oleh GRPK Kabupaten Lahat dalam aksinya itu, diantaranya, mendesak Pemda Lahat dalam hal ini Bupati Lahat, DPRD Kabupaten Lahat, Dishub Kabupaten Lahat untuk mendukung peraturan Gubernur nomor 540/2359/DESDM/2018.

“Ada beberapa pernyataan sikap yang kami sampaikan ini, yang pertama mendesak Pemda Lahat dalam hal ini Bupati Lahat, DPRD Kabupaten Lahat, Dishub Kabupaten Lahat untuk mendukung peraturan Gubernur nomor 540/2359/DESDM/2018. Lalu mendesak Pemda Lahat dalam hal ini Bupati Lahat, anggota DPRD Lahat dan Dishub Kabupaten Lahat untuk menolak keras surat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan toleransi/dispensasi kepada perusahaan angkutan batubara yang mengizinkan angkutan batubara melalui jalur umum karena telah bertentangan dengan peraturan Gubernur Sumsel,” cetusnya dengan lantang.

Menurutnya, sikap berikutnya adalah mendesak Pemprov Sumsel dalam hal ini Gubernur Sumsel untuk memberhentikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel yang telah menyalahi wawenang sebagai instansi pemerintah. Serta mendesak DPRD Kabupaten lahat untuk segera membuat rekomendasi kepada Pemda Kabupaten Lahat untuk membuat Perda terkait larangan angkutan batubara yang melintasi jalan umum.

Sementara itu, Kepala Dishub Kabupaten Lahat, Drs H Deswan Irsyand M PdI mengatakan, dirinya akan menampung aspirasi dari GRPK untuk disampaikan ke Dishub Provinsi Sumsel.

“Aksi masa ini akan ditampung dan akan kita sampaikan hal ini ke Dishub Provinsi Sumsel, mungkin dalam waktu dekat ini. Bahkan kami (Dishub Kabupaten Lahat) sebagai bawahan Dishub Provinsi, karena itulah apa yang disampaikan oleh teman-teman GRPK akan kita sampaikan ke Dishub Provinsi,”ujarnya.

Setelah usia melaksanakan unjuk rasa di depan Dishub, GRPK kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat.(anjas)

Leave a Reply