Gubernur Sulut Optimistis Pilkada Hasilkan Pemimpin Berkualitas

   Manado, jurnalsumatra.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey optimistis pesta demokrasi pemilihan kepala daerah mampu menghasilkan pemimpin berkualitas.
“Rakornas pilkada yang diikuti sebanyak 171 kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota ini bertujuan menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan menjelang pilkada,” kata Gubernur Olly seperti dikutip Kabag Humas Roy Saroinsong di Manado, Rabu.
Semua kepala daerah, lanjut dia, telah sepakat mewujudkan proses pilkada yang sehat, damai dan tertib dengan harapan terpilihnya pemimpin daerah handal.
Di Provinsi Sulut, sebanyak enam kabupaten dan kota akan menggelar pilkada yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro dan Kota Kotamobagu.
Dia menambahkan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan, rakornas diselenggarakan sebagai upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu dalam mengawal pilkada serentak 2018.
“Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan pilkada yang menggembirakan. Kami semua bersaudara,” tegas Sumarsono.

Penjabat Gubernur Sulut periode 2015-2016 itu mengatakan, peran pemerintah pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan muncul akibat gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon.
Sehinggga menurut dia, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan.
“Setidaknya ada tiga tujuan diselenggarakan rapat ini, pertama, menguatkan kembali substansi pencegahan korupsi menjelang pilkada, memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi,” jelasnya.
Selanjutnya, dari rakornas ini diharapkan dapat mengkonsolidasikan aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.
Selain itu, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.(anjas)

Leave a Reply