Gubernur Sumsel Kemaren Dukung Kenaikan PBB Sekarang Menolak


Palembang, jurnalsumatra.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru gamang dalam menyikapi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Palembang, dua statment yang berbeda sempat dilontarkan mantan Bupati OKU Timur ini satu sisi mendukung kenaikan PBB distatmen yang lain menolak kenaikan PBB di Palembang.

Saat diwawancarai wartawan usai sidang paripurna DPRD Sumsel dalam rangka HUT Provinsi Sumsel, Rabu (15/5/2019) Gubernur Sumsel Herman Deru mendukung keputusan Walikota Palembang menaikan NJOP PBB hingga 400 persen.

Alasan yang dikemukakan Herman Deru atas kenaikan PBB yang dirasa sepihak tersebut, karena memang seharusnya  objek pajak tersebut sudah mengalami kenaikan NJPO, ini tentunya menguntungkan  pihak pemilik. Karena dengan adanya kenaikan harga NJOP tersebut, maka nila jual property diwilayah tersebut akan naik mengikuti NJOP.

Namun usai rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) , ke LX (60), Senin (8/7/2019) dengan agenda, Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018, Herman Deru memberikan komentar yang berbeda dan terkesan menyalahkan Walikota Palembang menaikkan PBB di kota Palembang.

Herman Deru meminta Pemkot Palembang dalam menentukan tarif PBB  jangan membebani warga  terutama dilakukan secara mendadak .

Dia menyambut baik pembatalan kenaikan PBB di Palembang, menurutnya  untuk menaikan PBB harus dilakukan sosialisasi dulu bagi wajib pajak atau tidak dilakukan secara mendadak.

Selain  itu tarik kenaikan PBB harus dilakukan secara proporsional dan transparan agar wajib pajak mengetahui prosesnya.

Dan kenaikan PBB juga harus diimbangi dengan naiknya pelayanan publik  seperti perbaikan jalan dan infastruktur lainnya.

 “Jangan secara mendadak dan tidak terukur, misalnya pajak kendaraan , ada kenikmatan yang didapat oleh pengendara, infastruktur diperbaiki, itu misalnya, kalau kemarin nagih-nagih pajak  kendaraan misalnya, infrastruktur rusak gimana,” katanya.(***)