Gubernur Sumsel Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Palembang, jurnalsumatra.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang mengabulkan gugatan Syamsu Rijal Usman mantan Direktur Operasional PT Sumsel Energy Gemilang dengan putusan Nomor 40/G/2019/PTUN-PLG dan menghukun tergugat Gubernur Sumsel dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 423.000.

Sjamsu Rizal Usman selaku mantan Direktur Operasional (Dir Ops) Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Sumsel megajukan keberatan atas putusan Gubernur Sumsel No. 367/KPTS/IV/2019 tertanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG). Putusan yang secara tidak langsung memberhentikanya dari jabatan selaku Dirops PDPDE Sumsel.

Keberatan Sjamsu Rizal Usman belum dijawab oleh Gubernur Sumsel hingga permohonan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) di mohonkan oleh kuasa hukum Sjamsu Rizal Usman ke Pengadilan TUN Palembang tertanggal 15 Oktober 2019 dengan Nomor Register Perkara : 40/G/2019/PTUN-PLG.

Gugatan TUN dikuasakan oleh Sjamsu Rizal Usman selaku penggugat kepada 1. H. Budiman Kusairi, SH, MH dan 2. A. Rizal, SH dari Kantor Hukum “H. Budiman Kusairi. SH, M.H dan Partner”.

Sementara Gubernur Sumsel selaku tergugat memberikan kuasa khusus kepada 1. Ardani, SH, MH jabatan Ka Biro Hukum dan HAM Setda Prov Sumsel, 2. Hendri Setiawan, SH, MH Jabatan Kabag Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan Ham Setda Prov Sumsel, 3. H. Ali Musir, SH, M.H Jabatan Kasubag Penyelesaian Sengketa pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov Sumsel, 4. Salfiyani, SH, M.H Jabatan Kasubag Penyusunan KPTS Gubernur, Setda, Set DPRD dan Badan Daerah pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov Sumsel, 5. Gautama Gandhi SH, Jabatan Staf  Biro Hukum dan HAM Setda Prov Sumsel dan 6. M. Chandra Eka Putra SH, M.H jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Prov Sumsel.

Objek Gugatan dari penggugat adalah Keputusan Gub Sumsel Nomor : 367/KPTS/IV/2019 tertanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG). Dimana Putusan Gub Sumsel secara tidak langsung memberhentikan penggugat dari jabatanya sebagai Dir Ops PDPDE Sumsel karena pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT SEG.

Pada awalnya penggugat diangkat berdasarkan SK Gub Sumsel No. 535/KPTS/IV/2016 tertanggal 30 Agustus 2016 dengan masa kerja 4 (empat) tahun. Selanjutnya atas perubahan Perusahaan Daerah PDPDE Sumsel menjadi Perseroan Terbatas  Sumsel Energi Gemilang (PT SEG), penggugat “Sjamsu Rizal Usman diangkat selaku Dir Ops PT SEG pada tanggal 10 Juli 2018 berdasarkan SK Gub Sumsel No. 375/KPTS/IV/2018.

Namun Gubernur Sumsel terpilih “Herman Deru” menganulir putusan No. 375 tersebut melalui Keputusan Gub Sumsel Nomor : 367/KPTS/IV/2019 tertanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG).

Putusan Nomor : 367/KPTS/IV/2019 tertanggal 12 Juli 2019 tidak mencantumkan nama penggugat dalam hal ini “Sjamsu Rizal Usman” selaku Dir Ops dan mengganti penggugat dengan Dir Ops yang baru “Fitri Yulianti”.

Penggugat merasa kepentingan penggugat terganggu seperti penghasilan/gaji dan hak – hak penggugat tiada lagi karena Surat Keputusan Gub Sumsel terpilih tersebut memberhentikan penggugat secara tidak langsung. Oleh karena itulah “Sjamsu Rizal Usman” mengajukan permohonan gugatan ke PTUN Palembang dengan objek gugatan “Keputusan Gub Sumsel Nomor : 367/KPTS/IV/2019”.

Penggugat mengajukan satu orang Saksi yaitu “Amrizal Aroni” yang memberikan keterangan di atas sumpah. Saksi yang di ajukan untuk menguatkan dalil – dalil yang disampaikan oleh kusa hukum penggugat.

Amrizal Aroni dalam kesaksianya menyatakan, “penggugat menunjukkan Laporan Akhir tahun 2018 karena ada perubahan status badan hukum dari Perusda menjadi Perseroan Daerah namun saksi tidak mau menandatangani Laporan Tersebut karena tidak ada lampiranya”, ucap Amrizal kepada Majelis Hakim.

Selanjutnya Amrizal menjawab pertanyaan Majelis, “bahwa menurut cerita penggugat, latar belakang pemberhentianya di awali dari penolakan penggugat menandatangi Laporan tersebut sehingga di anggap tidak kooperatif”, jawab Amrizal kembali di depan Majelis.

Pertanyaan Majelis selanjutnya dijawab kembali oleh Amrizal, “Bahwa penggugat tidak pernah menerima SK Pemberhentian dan hanya membaca melalui Media On Line”, jawab Amrizal kepada Majelis Hakim.

Hakim PTUN Palembang setelah mendengar kesaksian Amrizal Aroni selanjutnya memanggil “Fitri Yulianti” Dir Ops pengganti penggugat sebanyak dua kali. Namun sampai putusan TUN terhadap gugatan Sjamsu Rizal Usman, “Fitri Yulianti” tak terlihat batang hidungnya untuk hadir di persidangan.

Dalil – dalil kuasa hukum penggugat untuk menyatakan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 367/KPTS/IV/2019 tidak sah  dibantah oleh kuasa khusus tergugat dalam hal ini Gubernur Sumsel “Herman Deru”.

Namun Hakim PTUN Palembang menolak atau tidak menerima secara keseluruhan dalil – dalil pembantah yang disampaikan oleh tergugat melalui eksepsinya. Dan juga menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan penggugat.

Hakim memutuskan eksepsi tergugat dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan “Herman Deru” yang di sampaikan oleh kuasa khusus dari Biro Hukum dan HAM Setda Prov Sumsel ditolak seluruhnya. Dan Hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini “Sjamsu Rizal Usman”.

Pokok sengketa atau gugatan yang dikabulkan Majelis Hakim PTUN Palembang, “1. Mengabulkan gugatan penggugat “Sjamsu Rizal Usman” untuk seluruhnya, 2. Menyatakan batal Keputusan Gub Sumsel Nomor : 367/KPTS/IV/2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG), 3. Mewajibkan tergugat dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan “Herman Deru” mencabut Keputusan Gub Sumsel Nomor : 367/KPTS/IV/2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG), 4. Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitir, mengembalikan kedudukan dan hak – hak penggugat seperti semula dan 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 423.000,00.

Putusan pengadilan tingkat pertama ini walaupun belum inkrah karena masih ada proses banding dan kasasi ini telah memberikan rasa keadilan bagi penggugat dalam hal ini “Sjamsu Rizal Usman” karena Gubernur Sumsel diperintahkan pengadilan TUN Palembang menganulir Keputusan Gub Sumsel Nomor : 367/KPTS/IV/2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG) dan pengadilan juga memerintahkan Gub Sumsel mengembalikan hak – hak penggugat seperti semula.(ferry)