Gubernur Sumsel Terancam Sanksi Administrasi

Palembang, jurnalsumatra.com – Deputi MAKI Fery Kurniawan merelis siaran persnya yang diterima redaksi jurnalsumatra.com, Senin (30/12/2019) menyebutkan bila Gubernur Sumsel bakalan menerima Sangsi Administrasi akibat keterlambatan pembahasan APBD Sumsel tahun anggrana 2020.

Feri menyatakan berlarut – larutnya pembahasan APBD Sumsel 2020 akan berdampak kepada program pembangunan Daerah Sumatera Selatan termasuk gaji honorer dan tunjangan TPP ASN. Berlarut – larutnya pembahasan APBD Sumsel disebabkan eksekutif yang lamban mengajukan KUA PPAS dan Raperda APBD, RAPBD tersebut diterima para DPRD tanggal 4 November 2019,

Menurut sumber di Pemrov Sumsel yang tidak ingin disebutkan namanya karena DPRD Sumsel menyatakan keterlambatan karena KUA PPAS diajukan tanggal 4 Nopemberr 2019 sehingga pembahasan APBD menjadi molor.

Menyimak aturan di dalam PP No. 12 tahun 2019 tentang keuangan Daerah Pasal 104 pada ayat (1) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal ini jelas menyatakan kewajiban Pemprov Sumsel mengajukan Raperda maksimal tanggal 1 Oktober 2019 untuk APBD Sumsel 2020. Dalam hal ini Pemprov belum mentaati jadwal yang tercantum di dalam PP No. 12 tahun 2019 itu.

Kepala Daerah yang tidak dapat atau belum mematuhi PP ini akan diberi sangsi sesuai pasal (2) yaitu “Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Para anggota DPRD Sumsel tidak akan diberi sangsi atas keterlambatan APBD, termaktub dalam pasal 106 ayat (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O4 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

KUA PPAS diajukan Pemprov Sumsel tanggal 4 Nopember 2019 atau sudah melewati jadwal pembahasan KUA PPAS minimal pertengahan bulan Juni 2019. Artinya Pemprov Sumsel yang terlambat mengajukan KUA PPAS dan Raperda APBD.

Sangsi untuk Kepala Daerah diatur dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 321 ayat 2. Pasal itu menyebutkan, ”DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak – hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 bulan.”

Namun, sanksi tersebut tidak berlaku bagi DPRD jika kepala daerah terlambat menyampaikan raperda kepada DPRD. Hal ini disebutkan dalam Pasal 312 ayat 3, yaitu, ”Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.(relis)