Hanya 20 Persen Siswa SMAN5 Tidak Dipungut Sumbangan

Palembang, jurnalsumatra.com – Tahun ini PPDB SMA Negeri 5 Palembang menerima 288 siswa.  Dari jumlah tersebut,  sebanyak 20 persen siswa tidak diminta uang sumbangan sarana,  sedangkan sisanya membayar sesuai kesepakatan dengan komite dan kemampuan orang tua siswa.

Kepala SMA Negeri 5 Palembang Sumin Eksan mengatakan,  dari 288 siswa yang diterima, sebanyak 20 persen tidak membayar uang sumbangan sarana.  Mereka yang tidak membayar sumbangan adalah siswa yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan lurah,  foto rumah,  rekening listrik dan lainnya.  “Khusus siswa yatim piatu dan penghapal Al Quran langsung bebas dari sumbangan sarana,” ujarnya ketika diwawancarai di ruang kerjanya,  Kamis (19/7/2018)

Sedangkan untuk siswa lainnya,  lanjut Sumin, sumbangan dari orang tua siswa disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa. Besaran uang sumbangan itu sesuai kesepakatan dengan orang tua siswa dengan komite Rp 7,5 juta. “Uang sumbangan itu dibayarkan ke rekening Bank Sumsel Babel atas nama Komite SMA Negeri 5 Palembang,” bebernya.

Jika masih ada yang keberatan dengan sumbangan tersebut,  sambung Sumin,  silahkan mengajukan surat ketarangan tidak mampu,  penghasilan setiap bulan,  rekening listrik dan lainnya . “Kalau memang keberatan silahkan ajukan keberatan.  Berapa sanggup bisa bayar,” paparnya.

Lebih lanjut,  Sumin menjelaskan,  uang sumbangan dari orang tua siswa,  digunakan untuk keperluan sekolah meliputi 31 item.  Diantaranya pembebasan satu unit rumah Rp 450.000.000 untuk parkir motor siswa,  perawatan dan perengkapan gedung dan sanitasi Rp 85.000.000, pembuatan WC gedung serba guna Rp 60.000.000 dan lainnya.  “Seluruh uang sumbangan itu akan digunakan untuk seluruh keperluan sekolah,” katanya.

Sementara itu,   Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Widodo menuturkan, akan memeriksa kebenaran sumbangan yang tidak sesuai upaya peningkatan proses kegiatan belajar mengajar.

Selain itu,   pihaknya juga akan melihat legalitas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) SMAN 5 Palembang yang diusulkan komite sekolah.

“RAPBS itu masih dalam perencanaan, artinya masih bisa dievaluasi. Terpenting adalah sumbangan yang disepakati komite sekolah tidak bertentangan dengan Program Sekolah Gratis (PSG),” ucap Widodo.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar sekolah tidak menghimpun dana sumbangan sebelum disahkan oleh Gubernur Sumsel. Sebab, jika belum disahkan bisa dikatakan illegal.

“Sampai sekarang belum ada RAPBS SMAN 5 Palembang yang masuk ke Disdik Sumsel. Padahal setiap sumbangan harus terlebih dahulu disahkan oleh Gubernur Sumsel,” pungkasnya.

Namun pengakuan dari beberapa wali murid mereka dipungut uang pembangunan dengan atas nama komite sekolah minimal sepuluh juta setiap siswa. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =