Harnojoyo Tandatangi Kerjasama APIP Dengan APH

Palembang, jurnalsumatra.com – Walikota Palembang H. Harnojoyo melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), di Griya agung pamebang, Kamis (12/7/2018).

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini juga dilakukan 17 Bupati/Walikota se-Sumsel, 17 Kepala Kejaksaan Negeri Kab/Kota, dan 17 Kepala Kepolisian Resort Kab/Kota se-Sumsel itu disaksikan langsung Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan perwakilan dari Kabareskrim Kepolisian Negara RI, Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan RI dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.

Walikota Palembang H. Harnojoyo mengungkapkan, Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan agar menjadi pedoman operasional dalam melakukan koordinasi untuk mendukung sinergitas kerjasama di antara para pihak dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat.

“ Aduan masyarakat tersebut berupa tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah guna terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah” Ungkap Harnojoyo.

Harnojoyo menyambut baik penandatanganan perjanjian tersebut. “Kami sangat menyambut baik, hal seperti ini sangat positif, kita dapat melibatkan langsung masyarakat, dan juga terjalinnya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah, kejaksaaan, dan kepolisian, dalam rangka penegakan hukum yang baik” Kata Harnojoyo.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin dalam sambutannya mengatakan, perjanjian kerjasama yang ditandatangani merupakan tonggak yang penting dalam penegakan hukum.

“Singkat cerita, hal tersebut sebenarnya berdasarkan curhatan para Bupati dan Gubernur. Mereka mengeluhkan tidak ada habis-habisnya pemeriksaan, masuk ini sesudah itu masuk lagi yang lain. Untuk itu curhatlah ke Pak Presiden dan akhirnya dibuatkanlah perjanjian seperti ini,” terang Alex.

“Dengan adanya perjanjian ini bukan berarti APIP mau ambil ahli ataupun intervensi, namun untuk bersinergi sebelum ke tahap penyelidikan lebih lanjut. Jadi nanti silakan koordinasi dengan Kapolres masing-masing untuk tindak lanjut tentang perjanjian kerjasama ini,” lanjut Alex.

Inspektur Jenderal Kemendagri, Sri Wahyuningsih mengatakan, latarbelakang pentingnya perjanjian kerjasama tersebut di samping mandat dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional negara, juga agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak.(aka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 4 =