Hatta Ingatkan Hakim Jaga Integritas Dan Kualitas

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengingatkan agar para hakim menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik bagi para pencari keadilan.
Hatta Ali mengatakan pelaksanaan kemandirian badan peradilan sebagai salah satu prinsip utama negara hukum harus diarahkan pada upaya pencapaian tujuan hukum guna menegakkan hukum dan keadilan.
“Hal tersebut bisa dilaksanakan jika dijalankan oleh hakim dan aparatur peradilan yang berkompeten dan berintegritas,” kata Ketua MA ini saat membuka sidang pleno istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis.
Selain masalah kepastian hukum dan kualitas putusan yang menjadi “core bisnis” badan peradilan, kata Hatta Ali, masalah integritas menjadi hal yang sangat mendasar.
“di era teknolgi yang berkembang, komunikasi dan informasi menjadi semakin mudah dan sangat cepat. karenanya masyarakat semakin tanggap informasi, tidak hanya akan melihat isi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, tetapi juga melihat siapa hakim yang memutus,” katanya.

    Untuk itu, lanjutnya, reputasi dan integritas seseorang akan merepresentasikan orang itu sendiri.
Dalam meningkatkan pelayanan publik bagi pencari keadilan, Ketua MA ini menyebutkan bahwa pada 2017, Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan telah dilakukan di empat lingkungan peradilan.
Berdasarkan data yang ada, hingga bulan Desember 2017 tercatat 324 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Umum, 98 Pengadilan/Mahkamah Syarżiyah pada Lingkungan Peradilan Agama, lima Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Militer, dan lima Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah terakreditasi.
Menurut dia, sistem akreditasi pada badan peradilan dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada publik.
Selain itu Mahkamah Agung terus berupaya memberikan pelayanan dengan standar Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesia Court Performance Excellent) yang didasarkan pada tujuh kriteria, yaitu Kualitas Kepemimpinan, Rencana Strategis, Kualitas Pelayanan,  Sistem dokumen administrasi, Manajemen Sumber Daya, Manajemen Proses, dan Sistem Pengawasan.
Selanjutnya dengan penerapan sistem akreditasi ini, maka masyarakat saat ini bisa merasakan perubahan ketika datang ke kantor-kantor pengadilan karena sudah tidak ada lagi kesan bahwa pengadilan itu kumuh dan kotor.
Semuanya itu terus dikembangkan sebagai  program prioritas MA untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia Yang Agung, harap Hatta Ali.(anjas)

Leave a Reply