HM Sholih Pemberhentian Itu Ilegal

BANYUASIN, SUMSEL, jurnalsumatra.com – -Konflik internal melanda Partai Hanura, buntutnya terjadi  pemberhentian HM Solih sebagai Ketua DPC Partai Hanura Banyuasin oleh Ketua DPD Partai Hanura Sumsel, H Mularis Djahri SH yang berlangsung di Kantor DPD Hanura Sumsel, nilia ilegal, Senin (5/2) 2018.

Dari informasi yang diterima,  pemberhentian HM Sholih tertuang dalam Surat keputusan yang dibacakan Sekertaris DPD Partai Hanura Sumsel, Zakaria Abas SH, MHum dan disaksikan Dewan Penasehat DPD Partai Hanura Sumsel, Solihin Daud, Ketua DPD Partai Hanura Sumsel, H Mularis Djahri SH dan pengurus partai tingkat Provinsi Sumsel dan Kota Palembang serta kader partai tidak sesuai aturan.

HM Sholih menilai, pemberhentian terhadap dirinya tidak merujuk pada aturan Kemenkumham. “Pemberhentian itu tidak sah, ilegal, yang sah itu yang dipimpin Ketua DPD Hanura Sumsel, H Hendri Zanudin bukan Mularis,” tegasnya  kepada Wartawan, di Kantor KPU Banyuasin,  Senin (5/2/2018).

Wakil Ketua DPRD Banyuasin ini menambahkan, jika partai Hanura tidak ada kata dualisme pimpinan, karena sudah sesuai prosedur yang berlaku yaitu merujuk pada Kemenkumham.

“Kalau dualisme pimpinan itu tidak ada, ya biarkanlah mereka sibuk, kita santai saja,” katanya. (Bio/Lubis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + three =