HNSI: Nelayan Langkat Hentikan Penggunaan Pukat “Trawl”

     Medan, jurnalsumatra.com – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sumatera Utara meminta kepada nelayan pemodal besar di Kabupaten Langkat, agar menghentikan penggunaan pukat hela atau “Trawl” yang tidak ramah lingkungan itu.
“Nelayan yang menggunakan kapal ukuran besar itu, sudah saatnya beralih dan tidak lagi mengoperasikan alat penangkap ikan yang dilarang pemerintah di perairan Indonesia,” kata Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Nazli, di Medan, Senin.
Nelayan yang ada di Pantai Timur Sumatera itu, menurut dia, dengan kesadaran yang cukup tinggi harus meninggalkan pukat harimau yang meresahkan dan juga merusak lingkungan.
“Nelayan segera menghentikan penggunaan alat tangkap pukat hela, dan menggunakan jaring milinemum yang dilegalkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP,” ujar Nazli.
Ia berharap nelayan tersebut harus mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan jangan lagi dilanggar, karena ada sanksi hukumnya.
Alat tangkap lainnya yang dilarang itu, yakni pukat tarik (seine nets), pukat gerandong, dan jaring cantrang yang dianggap merusak sumeber hayati di laut.

“Pelarangan alat tangkap tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015, di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang mencakup perairan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka,” ucap tokoh nelayan itu.
Nazli mengatakan, larangan menggunakan alat tangkap yang ilegal itu, juga bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan, terumbu karang dan bibit ikan yang terdapat didasar laut.
Alat tangkap pukat harimau tersebut, memiliki jaring yang sangat halus dan mampu mencapai kedalaman beberapa meter hingga ke dasar laut, dan menguras  seluruh ikan kecil maupun besar.
Sehubungan dengan itu, pemerintah melarang alat tangkap tersebut.
“Pemkab Langkat melarang nelayan menggunakan alat tangkap itu, demi menyelamatkan ekosistem dan pencegahan kerusakan di laut,” kata Wail Ketua HNSI Sumut itu.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, melarang alat tangkap yang merusak lingkungan beroperasi diperairan setempat, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Guna menjaga kelestarian laut, Pemkab Langkat melarang penggunaan alat penangkapan ikan berupa pukat hela dan pukat tarik.
Hal itu, semua sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015.
Untuk itu diharapkan terobosan dan kebijakan yang strategis ini akan memberikan manfaat bagi para nelayan dan pengelolaan hasil perikanan di Kabupaten Langkat akan semakin meningkat.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + ten =