Hormati UU Pers : Bebaskan Pemred banjarhits.co.id

Ditengah suasana dunia sedang memperingati Hari Kemerdekaan Pers (Press Freedom Day), yang jatuh pada 3 Mei lalu, di Indonesia Pemimpin Redaksi banjarhits.id, Diananta Putra malah ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel, Senin (4/5/2020).

Diananta dilaporkan Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan dengan laporan berita bermuatan SARA. Berita diunggah di laman banjarhits.id pada 9 November 2019.

Kejadin penahanan ini mengherankan,  karena Polda Kalsel seolah olah tidak menggunakan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dalam menangani kasus ini. Karena menurut UU Pers pada Pasal 15 , adalah tugas Dewan Pers dalam menyelesaikan perkara pers. Pada ayat (2) huruf c disebutkan, Dewan berfungsi : menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Pada huruf d. dikatakan Dewan berfungsi ;

memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.   

Artinya kalau ada sengketa pers maka harus dibawa ke Dewan Pers. Kasus ini memang sudah pernah dibawa ke Dewan Pers. Pihak yang keberatan (Pengadu) dan Teradu ( banjarhits.id) sudah dimediasi dan dipertemukan di Dewan Pers. Hasil dari mediasi tersebut muncul Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR)  dari Dewan Pers, Februari lalu, memuat hal-hal yang harus dilakukan oleh media untuk memuat Hak Jawab dan sejumlah perbaikan lainnya. Seharusnya perkara ini selesai sampai di sini. Ingat, Dewan Pers menurut Kode Etik Jurnalistik (yang diakui oleh organiasi pers di Indonesia), adalah penafsir akhir dari pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Ironisnya, penahanan terhadap Pimred Banjarhits.co.id, sebetulnya juga mengabaikan nota kesepahaman (atau MoU, memorandum of undertanding ) antara Dewan Pers (DP) dengan Polri ( yakni MoU : nomor 2/DP/MoU/II/2017 – Nomor B/ 5/ II/ 2017) tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Waratawan. Intinya, dalam MoU tersebut, dinyatakan bahwa jika ada perkara pers, maka penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers.

Sengketa pemberitaan yang diaaami Diananta, sebenarnya sudah selesai ditingkat DP. Polisi seakan  mengabaikan kesepakatan yang ditadatangani oleh orang nomor satu di lembaga mereka. Penahanan ini harus dihentikan. ( Rustam Fachri Mandayun, Ahli Pers Dewan Pers, Mantan wartawan majalah Tempo, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.)