IAIN Tunjang Kemenag Raih Predikat WTP

    Palu,jurnalsumatra.com – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah, berupaya untuk menunjang Kementerian Agama untuk mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018.
Rektor IAIN Palu Prof Dr Saggaf Pettalongi MPd mengemukakan bahwa perguruan tinggi Islam negeri yang dipimpinnya adalah salah satu satuan kerja di bawah Kemenag, harus meraih WTP dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran negara.
“Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, semua satker harus mendapat predikat WTP,” ungkap Prof Saggaf di Palu, Kamis pada penandatangan pakta integritas antara wakil-wakil rektor, dekan, ketua-ketua, unit di lingkungan IAIN Palu.
Penandatangan pakta integritas merupakan komitmen antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pelaksana anggaran yaitu wakil rektor serta pelaksana akademik.
Hal itu dilakukan sesuai dengan amanah ketentuan perundang – undangan Keputusan Menteri Agama nomor 702 tahun 2016 tentang pedoman perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

“Hal ini untuk mewujudkan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah di lingkungan IAIN Palu,” sebut Prof Saggaf.
Ia menyatakan pagu anggaran IAIN Palu 2016 berjumlah kurang lebih Rp63 miliar.
Anggaran ini akan didistribusikan kepada pelaksana anggaran  meliputi wakil rektor, dekan, lembaga-lembaga dan unit. Karena itu, setiap penerima amanah atau pelaksana anggaran akan bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran lewat kegiatan yang dilakukan.
Dirinya berharap semua penerima amanah dapat mempercepat realisasi dari penggunaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mencapai impian WTP.
“Percepat realisasi anggaran. Kalau suda bisa dilaksanakan, laksanakan secepatnya jangan ditahan-tahan,” harapnya.
Sebelumnya Inspektur Wilayah III Sulawesi dan Maluku Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Helmi Muhammadiyah meminta IAIN Palu meningkatkan integritas kinerja dan akuntabilitas.
Helmi mengingatkan bahwa pada 2018 ini,  satuan kerja di Kemenag akan diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan BPK, namun belum diketahui apakah BPK akan ke IAIN atau tidak.
“Entah nanti dia sempat ke IAIN atau tidak. Tapi intinya kita harus menyiapkan tata kelola keuangan dengan baik,” ujarnya. (anjas)

Leave a Reply